Intervensi Rupiah, BI Seperti Menggarami Laut

Katadata

KATADATA – Bank Indonesia (BI) dinilai tidak perlu melakukan intervensi untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika Serikat (AS). Persoalannya, pelemahan nilai tukar merupakan gejala global yang tidak terjadi di Indonesia.

Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan, jika BI terlalu berlebihan melakukan intervensi bisa mengurangi cadangan devisa. Hal ini pernah terjadi pada pertengahan 2013 lalu, ketika rupiah melemah cadangan devisa turun dari US$ 105 miliar menjadi US$ 92,7 dalam dua bulan. (Baca: Rupiah Lemah, Tidak Pacu Ekspor)

“Bisa saja (BI intervensi). Tapi investor melihat cadangan devisa cukup tidak, nanti ujung-ujungnya utang. Tapi kan trennya bukan cuma rupiah yang melemah. Kalau intervensi berlebihan sama saja menggarami laut,” kata David saat dihubungi Katadata, Jumat (6/3).

Menurut dia, yang bisa dilakukan BI adalah menjaga volatilitas rupiah. Selain itu, pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi supaya menarik investasi asing langsung. Hal ini penting mengingat pemerintah mesti berpacu dengan kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

“Tidak ada langkah cepat yang bisa diambil pemerintah untuk menahan pelemahan rupiah. Penyebabnya masalah domestik yang dihadapi Indonesia bersifat struktural,” kata David. (Baca: Rupiah Rentan karena Utang Luar Negeri Tinggi)

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyampaikan, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini hanya sementara. “Sejauh ini internal oke semua. Cuma ada ekspektasi Fed Rate akan naik,” kata dia di kantornya hari ini.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan, dirinya akan berdiskusi dengan eksporti produk di luar komoditas untuk memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah.

“Harapan kami (ekspor) lebih baik, makanya saya akan diskusi dengan kawan pelaku ekspor misal holtikultura. Bagaimana memanfaatkan pelemahan rupiah,” tutur Gobel. (Baca: Rupiah Terpengaruh Revisi Ekonomi Cina)

Sumber : Intervensi Rupiah, BI Seperti Menggarami Laut

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Politik Kisruh, Pasar Finansial Bergejolak

Pemerintah Memaksa Maskapai untuk Merger

Pertamina Bisa Dapat Kontrak Blok Mahakam Hingga 30 Tahun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Ingin Batasi Asing di Bisnis E-Commerce

Katadata

KATADATA – Pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan bisnis e-commerce atau perdagangan elektronik ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, hal ini sebetulnya memunculkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, jika sektor bisnis ini dibuka untuk asing penerimaan negara berpotensi berkurang.

Tapi di sisi lain, masuknya asing akan mempercepat pertumbuhan bisnis perdagangan elektronik. Apalagi terdapat delapan perusahaan asing yang telah menyatakan siap untuk berinvestasi di bisnis ini.

“Akan lebih cepat tumbuhnya, tapi industri ini bisa dikontrol asing. Jadi saya pikir, harus cari regulasi yang tepat. Selama ini Kementerian melakukan pendekatan yang parsial,” kata dia seusai rapat koordinasi tentang e-commerce di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3).

Tingginya pengguna telepon seluler (ponsel) pintar atau smartphone di Indonesia menciptakan peluang pasar yang besar di sektor bisnis e-commerce. Bagi pemerintah, ini berarti peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah, kata Sofyan, tengah menyusun regulasi yang mengatur bisnis perdagangan elektronik ini. Targetnya, aturan tersebut bisa tuntas dalam tiga sampai enam bulan ke depan.

Dia menyebutkan ada 20 sampai 30 permasalahan yang akan diatur dalam regulasi tersebut. “Salah satunya terkait perlindungan terhadap konsumen,” kata Sofyan.

Dalam riset Google yang dirilis kemarin, Indonesia merupakan negara ketiga dunia sebagai pengakses internet melalui smertphone. Menurut riset tersebut, sebagian besar atau 66 persen pengguna smartphone akan mengecek produk yang akan dibelinya di internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, potensi perdagangan dari e-commerce pada tahun ini diperkirakan mencapai US$ 20 milliar. Nilai ini lebih besar dari pencapaian tahun lalu sebesar US$ 12 milliar dan senilai US$ 8 milliar pada 2013. Namun, realisasi ini masih di bawah pemanfaatan e-commerce di Cina, yang mencapai US$ 300 milliar.

Dia mengatakan, penyusunan regulasi e-commerce akan melibatkan banyak pihak karena menyangkut banyak isu, mulai dari logistik, infrastruktur, hingga institusi finansial.

“BI (Bank Indonesia) terkait payment gateway dan peredaran kartu kredit. Sedangkan dari sisi perdagangan, akan diatur pula mengenai perizinannya,” kata dia.

Sumber : Pemerintah Ingin Batasi Asing di Bisnis E-Commerce

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Cadangan Devisa Cukup, Kemampuan Bayar Utang Masih Baik

Pemerintah Tunjuk Tiga Bank BUMN untuk Salurkan KUR

Garuda Food Investasi Pabrik Minuman US$ 25 Juta

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Beri Kelonggaran, Pemerintah Ubah Aturan Tax Allowance

Katadata

KATADATA – Pemerintah berencana mempermudah persyaratan bagi perusahaan untuk mendapat fasilitas insentif pajak tax allowance. Salah satu syarat yang diperlonggar adalah batas nilai investasi minimal.

“Jadi kalau dulu misalnya minimal harus berinvestasi dengan nominal Rp 200 miliar. Maka sekarang Rp 20 miliar saja, asalkan bisa menyerap tenaga kerja banyak,” kata Franky di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurutnya, selain menurunkan batas minimal investasi, ada tiga syarat lainnya yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut yakni bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Penggunaan komponen lokal atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan produk yang dihasilkan dari investasi tersebut berorientasi ekspor.

Dia tidak menyebutkan berapa besar syarat tenaga kerja yang diserap atau persentase TKDN yang dipersyaratkan. Untuk orientasi ekspor, setidaknya paling sedikit 80 persen produk yang dihasilkan dijual untuk pasar ekspor.

“Target pemberian insentifnya juga saat ini kita prioritaskan para pemohon yang lama. Mungkin dalam 1 bulan ini ada 1 atau 2 yang kita proses,” ujarnya.

Setiap perusahaan bisa mengajukan fasilitas tax allowance kepada BKPM. Kemudian BKPM akan memberikan penilaian berdasarkan persyaratan tersebut.

Menurut dia penilaian tidak dilakukan parsial, tapi menyeluruh untuk semua persyaratan. Dalam menilai persyaratan tersebut, BKPM juga dibantu oleh sejumlah Kementerian yang telah bergabung dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pemerintah berharap proses pengajuan insentif ini paling lambat enam bulan sejak pengajuan. “Kami berharap prosesnya tidak lebih dari 6 bulan. Lebih cepat lebih baik. Bahkan seharusnya bisa lebih cepat,” kata Franky.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan masih ada ketentuan lain, di luar yang disebutkan oleh Franky. Salah satunya, tax allowance bisa diberikan kepada perusahaan yang me-reinvestasi keuntungannya. Harapannya, akan banyak perusahaan asing yang tidak merepatriasi keuntungannya, dan kemudian  digunakan untuk berinvestasi lagi di Indonesia.

“Lamanya fasilitas insentif yang diberikan, selama 5 tahun,” ujar Sofyan.

Tax allowance merupakan pengurangan pajak penghasilan netto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal yang diberikan selama 6 tahun masing-masing 5 persen per tahun. Artinya pemerintah mengurangi jangka waktu pemberian tax allowance

Aturan mengenai kelonggaran persyaratan tax allowance ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang saat ini masih dibahas. Peraturan ini akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu.

Sumber : Beri Kelonggaran, Pemerintah Ubah Aturan Tax Allowance

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pengembang Keluhkan Izin di Daerah yang Berbelit

Kontrak Blok Mahakam, Total Usul Masa Transisi Lima Tahun

Proyek Banyu Urip Tunggu Izin SKPI dan Flaring

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Ingin Miliki Bank Syariah yang Kuat

Katadata

KATADATA – Pemerintah ingin memiliki bank syariah dengan modal yang kuat. Salah satunya melalui penggabungan atau merger bank-bank syariah badan usaha milik negara (BUMN).

“Karena kita belum punya bank syariah yang betul-betul besar. Sebagai negara Muslim yang penduduknya terbesar di dunia, sehingga harusnya mempunyai bank syariah yang besar, bukan yang kecil-kecil,” kata Menteri BUMN Rini M. Soemarno di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/3).

Namun, pemerintah belum bisa memastikan bentuk struktur dari hasil merger tersebut. Rini mengatakan, sampai saat ini Kementerian BUMN masih mengkaji rencana merger tersebut. Ini mengingat penggabungan usaha bank syariah BUMN merupakan usulan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, pihaknya menginginkan proses merger bisa tuntas pada tahun ini. OJK pun sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian BUMN untuk memuluskan proses penggabungan empat bank syariah milik negara tersebut. Bahkan Menteri BUMN Rini M. Soemarno ditunjuk untuk memimpin proses merger tersebut.

Saat ini terdapat tiga bank syariah dan satu unit syariah yang dimiliki BUMN. Keempat bank syariah pelat merah tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan unit syariah milik BTN.

Dari keempat bank syariah BUMN tersebut, aset Bank Syariah Mandiri merupakan yang terbesar, yakni Rp 63,97 triliun pada 2013. Kemudian diikuti BRI Syariah sebesar Rp 17,4 triliun, BNI Syariah Rp 14,71 triliun, dan unit syariah BTN Rp 9,7 triliun.

Sumber : Pemerintah Ingin Miliki Bank Syariah yang Kuat

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Tim Reformasi Usulkan Pemda Tidak Dapat Jatah Saham Blok Migas

Dua Negara Minati Proyek Cimalaya

Pengembang Keluhkan Izin di Daerah yang Berbelit

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Menteri BUMN Minta Tambah Dua Deputi

Katadata

KATADATA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengajukan penambahan dua deputi di Kementerian BUMN. Dua deputi ini dibutuhkan untuk memfokuskan pengawasan dan pengaturan BUMN.

“Apakah kami bisa menambah dua deputi dan beberapa eselon dua lagi, karena ini memang salah satu yang sangat penting dalam program kita,” kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/3).

Dia menganggap saat ini tugas deputi di Kementerian BUMN saat berat. Empat Deputi BUMN yang ada sekarang, harus mengawasi secara langsung seluruh perusahaan BUMN yang jumlahnya mencapai 141, dan memiliki sekitar 700 anak usaha. 

Rini berharap deputi yang ditunjuknya nanti, adalah orang memiliki integritas tinggi. Menurut dia, meski memiliki pendidikan dan kemampuan mengelola yang tinggi, tapi tanpa memiliki integritas yang tinggi, maka hasilnya tidak akan berguna.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan dengan adanya dua penambahan tersebut maka tugas deputi akan menjadi lebih fokus. Tugas satu deputi yang biasanya mengawasi 40 BUMN akan dipangkas hanya mengawasi sekitar 15 sampai 20 BUMN.

Imam mengaku masih belum bisa menyebutkan secara rinci, seperti apa pembagian tugas deputi setelah ada penambahan. Kementerian BUMN pun masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai nomenklatur. 

Saat ini eselon I Kementerian BUMN terdiri dari Sekretaris Kementerian BUMN, Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, serta Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis. 

“Sektor energi dan listrik kan berat. Perhubungan juga banyak banget. itu nanti di split,” ujar dia.

Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan semua proses terkait pengajuan penambahan jabatan eselon I dan eselon II Kementerian BUMN sudah selesai. “Tinggal pembuatan rancangan Peraturan Presiden. Kalau hari ini dari deputi tata laksana sudah selsai, maka hari ini saya tanda tangani, sehingga pekan depan sudah efektif,” kata dia.

Salah satu deputi yang diajukan Kementerian BUMN akan mengurusi bidang administrasi, pengelolaan teknis, sistem informasi, dan hal lainnya yang terkait dengan BUMN. Sementara satu deputi lainnya akan mengurusi salah satu sektor usaha BUMN yang belum ada.

Sumber : Menteri BUMN Minta Tambah Dua Deputi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Mulai Maret 2015, Harga BBN Mengacu Pada Biaya Produksi

Rupiah Melemah Terpengaruh Ekspektasi Penurunan Suku Bunga

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Perbaiki Sistem Logistik

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Politik Kisruh, Pasar Finansial Bergejolak

IHSG              KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pasar keuangan Indonesia gampang bergejolak lantaran pemerintah dinilai tidak terbuka dalam mengeluarkan kebijakan. Terutama kebijakan di bidang politik yang terjadi belakangan ini.

Michael Tjoajadi, Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia, mengatakan tidak jelasnya kebijakan pemerintah untuk menangani keriuhan politik tersebut menjadi pertanyaan investor.  

“Pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi cepat, tapi (kebijakan) politik lama. Investor melihat what’s going on, ada apa. Saya pikir pemerintah perlu membuat jelas hal ini,” kata dia di Jakarta, Kamis (5/3).

Dia mencontohkan terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Investor menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjajanto.

Sayangnya, kata Michael, pemerintah tidak menjelaskan kebijakan selanjutnya untuk menuntaskan konflik ini. “Apakah ada orang yang berbicara atas nama pemerintah untuk menjelaskan ini,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pelaku pasar juga melihat praktik korupsi di suatu negara. Soalnya, semakin tinggi tingkat korupsi maka biaya yang dikeluarkan pun semakin besar. Pasar mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menekan tindak kejahatan ini.

Seperti diketahui, Financial Action Task Force (FATF), badan lintas negara untuk melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, yang berkedudukan di Paris memutuskan bahwa Indonesia keluar dari black list atau daftar hitam negara rawan, pada 24 Februari lalu.

“Itu pengaruh (ke investor). Tapi investor akan lihat lagi ke depan. Makanya, ketegasan dan komunikasi pemerintah kepada inevstor bukan dalam hal ekonomi saja, tapi juga di politik,” tutur dia.

Rupiah kembali melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perdagangan hari ini, rupiah ditransaksikan di rentang Rp 12.969-Rp 13.077 per dolar AS yang merupakan posisi tertinggi sejak krisis 1998.

Sumber : Politik Kisruh, Pasar Finansial Bergejolak

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Dua Sisi Dampak Penurunan BI Rate

Pacu Adrenalin, Pemerintah Sengaja Pasang Target Tinggi

Cadangan Devisa Cukup, Kemampuan Bayar Utang Masih Baik

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Cadangan Devisa Cukup, Kemampuan Bayar Utang Masih Baik

Katadata

KATADATA – Bank Indonesia (BI) menilai kemampuan membayar utang Indonesia masih baik. Ini terlihat dari cadangan devisa (cadev) yang masih cukup untuk membayar utang dan impor hingga enam bulan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui rasio pembayaran utang terhadap pendapatan (debt to service ratio/DSR) Indonesia meningkat hingga ke level 50 persen. Padahal batas aman DSR bagi negara berkembang di angka 30 persen. Namun, dia meyakini cadangan devisa yang ada saat ini masih mampu membiayai utang tersebut selama enam bulan.

“Kami lihat, debt services ratio ada sedikit meningkat. Namun secara umum, devisa yang dimiliki bisa untuk menutupi lebih daripada 6 bulan kewajiban impor ataupun pembayaran utang yang jatuh tempo,” kata Agus di kantornya, Kamis (5/3).

Berdasarkan data BI, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2015 tercatat sebesar US$114,2 miliar, meningkat dari posisi akhir Desember 2014 sebesar US$111,9 miliar. Peningkatan cadangan devisa tersebut berasal dari penerbitan obligasi global (global bonds) Pemerintah, simpanan deposito valuta asing bank-bank di Bank Indonesia, hasil ekspor migas, dan penerimaan dalam valas lainnya.

Cadangan devisa tersebut bisa untuk membiayai 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Posisi ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Bank Indonesia menilai level cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi mengatakan sempat menyebut rupiah bisa menjadi mata uang yang paling rentan di Asia. Kerentanan tersebut didorong oleh tingginya utang luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. “Jadi biasanya kalau ada guncangan di pasar finansial global, rupiah menjadi lebih reaktif,” kata dia saat dihubungi Katadata, Rabu (4/3).

(Baca: Rupiah Rentan karena Utang Luar Negeri Tinggi)

Terkait pelemahan rupiah, President Director PT Schroder Investment Management Indonesia Michael Tjoajadi mengatakan ada kekhawatiran, terkait kemampuan membayar utang Indonesia. Padahal, dia juga meyakini bahwa kemampuan membayar utang Indonesia masih baik, meski nilai cadev lebih kecil dibandingkan utang secara keseluruhan yang mencapai US$ 292,6 miliar pada Desember 2014.

Menurut dia, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan dan pengawasan untuk mendorong korporasi melakukan lindung nilai (hedging) atas utang-utangnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga bahaya yang timbul akibat tren pelemahan rupiah saat ini.

“Utang luar negeri bisa berubah (lebih tinggi), kalau tidak dilakukan (hedging),” ujar Michael.

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengatakan investor memang memantau kemampuan pembiayaan Indonesia. Namun, yang paling banyak disorot investor adalah pembiayaan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD).

Ada kekhawatiran defisit transaksi berjalan bisa lebih besar di tengah pelemahan rupiah. Terutama, pada semester 2 ketika impor barang modal diperkirakan meningkat, seiring dengan dimulainya ekspansi pemerintah.

Sumber : Cadangan Devisa Cukup, Kemampuan Bayar Utang Masih Baik

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Mandala Airlines Cari Investor Baru

Kementerian ESDM: Aturan L/C Masih Perlu Sosialisasi

Masalah lahan Selesai, PLTU Batang Segera Dibangun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Rupiah Terpengaruh Revisi Ekonomi Cina

Katadata

KATADATA – Rupiah kembali melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perdagangan hari ini, rupiah ditransaksikan di rentang Rp 12.969-Rp 13.077 per dolar AS yang merupakan posisi tertinggi sejak krisis 1998.

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, pelemahan rupiah yang terjadi hari ini didorong ekspektasi perlambatan ekonomi Cina pada tahun ini. Perlambatan ekonomi negara panda tersebut dikhawatirkan akan mengganggu perdagangan Indonesia.

Ini mengingat Cina merupakan pasar tujuan ekspor utama Indonesia. Situasi ini bisa menambah defisit neraca transaksi berjalan. BI sebelumnya menargetkan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 3 persen-3,2 persen pada 2015. (Baca: Rupiah Melemah Terpengaruh Ekspektasi Penurunan Suku Bunga)

“Sekarang pemerintah Cina menurunkan ke 7 persen, pasti negara-negara yang ketergantungannya ekspor ke Cina juga akan terkena sentimen negatif,” kata Mirza di Jakarta, Kamis (5/3).

Pemerintah Cina hari ini mengumumkan penurunan target pertumbuhan ekonomi 2015 dari 7,5 persen menjadi 7 persen. Penurunan tersebut, kata Perdana Menteri Li Keqiang, merupakan upaya untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi di negara itu. Di antaranya, persoalan polusi. (Baca: Kinerja Ekspor Rendah Dorong Pelemahan Rupiah)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Cina merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia pada 2014 yang nilainya mencapai US$ 16,5 miliar. Angka ini turun 22,7 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar US$ 21,3 miliar. Penurunan nilai ekspor ke Cina tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 7,6 persen pada 2013 menjadi 7,3 persen pada 2014.

“Jadi pelemahan ekonomi Cina ini sudah terlihat sebenarnya, bahwa dampak ke ekspor Indonesia ke Cina itu menurun, terutama komoditas ya. Nah itu memang Indonesia perlu harus shift bergeser segera (produk ekspor),” tutur Mirza. (Baca: Dua Sisi Dampak Penurunan BI Rate)

Menurut dia, pergeseran produk ekspor ini merupakan keharusan yang mesti diselesaikan pemerintah. Termasuk mencari investasi asing di sektor manufaktur. “Jangan lagi komoditas, karena harga komoditas kemungkinan akan rendah untuk tiga sampai empat tahun ke depan,” ujarnya.

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan mengatakan, pelaku pasar saat ini tengah dalam tahap melihat dan menunggu kebijakan suku bunga BI. “Apalagi trennya deflasi, ada kemungkinan BI menurunkan lagi (BI Rate). Pasar melihat itu,” tuturnya. (Baca: Rupiah Melemah Paling Dalam di Antara Negara Asia)

Meski begitu, dia berharap, BI tidak buru-buru menaikkan suku bunga lantaran defisit neraca transaksi berjalan yang masih tinggi. Selain itu, masih rendahnya realisasi investasi asing langsung membuat pemerintah mengandalkan investasi portofolio yang rentan untuk keluar. 

Sumber : Rupiah Terpengaruh Revisi Ekonomi Cina

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

General Motors Akan Garap LCGC

Pacu Adrenalin, Pemerintah Sengaja Pasang Target Tinggi

Kontrak Perubahan Newmont Terbit Bulan Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Ekonografik : Rupiah Lemah, Tidak Pacu Ekspor

Katadata

KATADATA – Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai titik terendah sejak krisis 1998. Dalam setahun terakhir, Rupiah juga menjadi mata uang yang paling terpuruk dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pelemahan rupiah merupakan peluang untuk menangguk devisa. Menurutnya kondisi ini bagus untuk kinerja ekpsor, sebab pendapatan masyarakat banyak terdapat di ekspor. Oleh sebab itu, JK menyatakan nilai tukar rupiah yang lemah tidak perlu dikhawatirkan.

Tren pelemahan rupiah tejadi sejak 2012. Tapi, bukannya meningkat, kinerja ekspor di periode yang sama justru ikut menurun dan neraca perdagangan selalu defisit. Penyebabnya tak lain karena produk ekspor andalan kita didominasi oleh komoditas yang harganya juga tengah anjlok, yaitu batu bara (12%), minyak sawit (10%) dan karet (4%). Akan berbeda bila komoditas yang kita ekspor adalah produk manufaktur.

 

Katadata

Sumber : Ekonografik : Rupiah Lemah, Tidak Pacu Ekspor

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Menteri PU Minta Pelaksanaan PPN Jalan Tol Diundur

Pemerintah Tunjuk Tiga Bank BUMN untuk Salurkan KUR

Kontrak Perubahan Newmont Terbit Bulan Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Masalah lahan Selesai, PLTU Batang Segera Dibangun

Katadata

KATADATA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Batang di Jawa Tengah, sudah siap dikerjakan tahun ini. Saat ini proses pembebasan lahan seluas 226 hektare untuk pembangunan PLTU tersebut sudah selesai.

“Kami harapkan kalau dibangun awal tahun ini, kira-kira akhir 2018 atau awal 2019 bisa selesai,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di kantornya, Jakarta, Kamis (5/3).

Jarman mengatakan tidak ada perubahan nilai investasi dari proyek tersebut, yakni sebesar US$ 3,2 miliar. Pengembang proyek ini pun masih sama, yaitu PLN dan PT Bhimasena Power Indonesia. Bhimasena Power merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan asing dan lokal, yakni J-Power dengan kepemilikan 34 persen, Itochu (32 persen), dan PT Adaro Indonesia (34 persen).

Proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) ini mendapatkan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Kementerian ESDM meminta agar para pengembang bisa segera menyelesaikan masalah pendanaan (financial closure). Apalagi saat ini masalah pembebasan lahan yang selama ini menghambat proyek tersebut sudah sepenuhnya selesai.

Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan mengatakan pihaknya sudah bisa mengatasi masalah pembebasan lahan untuk proyek PLTU Batang, melalui upaya dialog dengan masyarakat setempat. Kementerian sudah selesai menandatangani 25 sertifikat tanah di lokasi tersebut.

Proyek PLTU Batang ini sebenarnya pernah ditargetkan akan selesai pada tahun depan. Penandatanganan perjanjian jual beli listrik hasil PLTU tersebut pun sudah ditandatangani sejak 2011, dengan harga US$ 5,79 sen per kilowatt jam (kWh). Namun, ternyata proyeknya tidak bisa berjalan hingga saat ini, akibat masalah pembebasan lahan.

Sumber : Masalah lahan Selesai, PLTU Batang Segera Dibangun

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Jadi BUMN, SKK Dilarang Jual Saham

Tim Reformasi Usulkan Pemda Tidak Dapat Jatah Saham Blok Migas

PLN Catat Laba Bersih Rp 11,7 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata