Total dan Inpex Sepakat Masa Transisi Blok Mahakam

tambang minyak

KATADATA – Keinginan PT Pertamina (Persero) mengenai masa transisi pengelolaan Blok Mahakam, sebelum kontraknya berakhir akan terealisasi. Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation telah menyetujui permintaan tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Total E&P dan Inpex telah setuju bekerjasama dengan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam sebelum kontraknya berakhir. Artinya masa transisi bisa dilakukan Pertamina, Total E&P dan Inpex sebelum 2017.

“Kemarin kami sudah terima surat dari Total dan Inpex. Mereka menyatakan kesediaan dan siap bermitra dengan Pertamina. Begitu berjalan bareng-bareng itu sudah transisi,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).

Sebelumnya, Total E&P dan Inpex menolak masa transisi tersebut dilakukan sebelum kontrak berakhir. Dua perusahaan pemegang kontrak ini menginginkan masa transisi dilakukan setelah kontraknya berakhir pada 2017.

Kedua perusahaan ini beralasan, tidak ada dasar hukum untuk memberikan masa transisi kepada Pertamina. Klausul mengenai masa transisi ini tidak ada dalam kontrak Total E&P dan Inpex dengan pemerintah.

Dengan kesepakatan saat ini, pemerintah akan segera membuat dasar hukum masa transisi blok migas di Kalimantan Timur ini. Kementerian ESDM sedang mempersiapkan konsep perjanjian atau head of agreement. Konsep perjanjian itu akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Sudirman juga mengaku sudah membuat surat yang menyatakan pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan kepada Pertamina mulai 2017. Meski tidak menyebutkan berapa besar saham yang akan dipegang Pertamina di blok tersebut, dia menyebut surat ini merupakan sikap pemerintah untukbmemberikan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina.

Surat ini sudah disampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Selanjutnya surat ini akan disampaikan SKK Migas kepada Pertamina, Total dan Inpex. Dalam surat ini juga disebutkan Total dan Inpex selaku pengelolaan lama Blok Mahakam sudah harus menyelesaikan kewajibannya sebelum kontrak berakhir.

“Di surat itu tidak disiapkan berapa (pengelolanya) dapat berapa (saham). Karena itu bukan purpose-nya. Dalam dialog biarkan mereka (Pertamina, Total dan Inpex) menentukan,” ujar dia.

Sumber : Total dan Inpex Sepakat Masa Transisi Blok Mahakam

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Bank Dunia: Kebijakan Subsidi Selamatkan Indonesia

Indonesia Tuan Rumah World Economic Forum 2015

Ekonomi Diperkirakan Tumbuh 5,4 Persen

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Jual BBM Jenis Baru, Pertamina Belum Izin Menteri ESDM

Katadata

KATADATA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said belum menerima surat permohonan izin dari PT Pertamina (Persero) terkait rencana penjualan produk bahan bakar minyak (BBM) baru.

Dia mengatakan, sampai saat ini pembicaraan mengenai rencana penjualan produk BBM dengan kadar oktan 90 itu masih sebatas informal. “Formalitas masih kami tunggu. Mereka (Pertamina) belum mengajukan surat,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).

Meski belum mendapat surat permohonan izin, Menteri ESDM mendukung langkah Pertamina meluncurkan BBM baru dengan nama pertalite tersebut. Dengan adanya produk baru, konsumsi premium diharapkan bisa semakin berkurang.

Langkah ini pun sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang ingin menghapus BBM berkadar oktan 88 tersebut. Sudirman menilai penghapusan Premium merupakan langkah baik mengingat Premium bukan produk yang ramah lingkungan.

Selain itu, penghapusan premium juga dapat menghindari kecurigaan masyarakat yang menuding tata kelola BBM berkadar oktan 88 dipermainkan oleh mafia migas. Ini karena sudah tidak ada lagi negara yang memproduksi BBM berkadar oktan 88.

“Mengandung kecurigaan seolah-olah itu dibuat spesifik spek khusus supaya hanya pemasok tertentu yang bisa. Pelan-pelan diarahkan supaya sumber pasokan itu yang ada di pasar internasional sehingga bisa dibandingkan,” ujar dia.

Sumber : Jual BBM Jenis Baru, Pertamina Belum Izin Menteri ESDM

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Aturan Transaksi Rupiah, Pelindo II Lobi Pemerintah

Studi Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan

Jual BBM Jenis Baru, Pertamina Belum Izin Menteri ESDM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Studi Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan

Katadata

KATADATA – Pemerintah memastikan akan melanjutkan studi pembangunan tanggul laut raksasa. Studi pembangunan The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini akan tetap dibantu oleh Belanda dari segi konsep dan teknologi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Schultz van Haegen, tentang kelanjutan konsep NCICD tahap B dan C.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di sela-sela perjalanan dinasnya ke Korea Selatan pada awal minggu ini. Belanda juga dipastikan akan membantu Indonesia dalam hal pembentukan badan khusus yang mengatur dan melaksanakan pembiayaan NCICD.

“Jadi Belanda tetap ingin kami meneruskan program NCICD terutama tahap B dan C di luar A,” kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4). Adapun pembangunan tanggul laut tahap A telah dimulai pada tahun lalu.

Mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Kemudian tahap C yakni pembangunan Giant Sea Wall. Adapun untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum ikut berpartisipasi. 

Selain dengan Belanda, Basuki menandatangani kerjasama dengan Badan Kerjasama Internasional Korea Selatan, yakni Korean International Cooperation Agency (KOICA) terkait kelanjutan NCICD tahap B dan C.

KOICA akan membantu pemerintah untuk memberikan data-data detail dalam menunjang pembangunan proyek yang sering disebut Giant Sea Wall ini. Pemerintah berharap studi NCICD tahap B dan C akan segera dimulai tahun ini.

“Jadi konsep dan masterplan-nya oleh Belanda, sedangkan hal-hal detailnya akan dibantu oleh Korsel lewat KOICA,” kata Basuki.

Proyek tanggul laut raksasa ini telah digaungkan sejak dua tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan megaproyek ini akan dipercepat dari rencana awal pada 2020, menjadi tahun ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah menyebut perkiraan investasi proyek tanggul raksasa ini mencapai Rp 600 triliun. Perkiraan ini telah termasuk dengan pembangunan infrastruktur perkotaan baru yang dibangun di atas bendungan tersebut.

Di luar proyek NCICD, perjalanan dinas Basuki ke Korea juga untuk menandatangani kerjasama pengelolaan air dengan K-Water. Kerja sama ini berupa transfer teknologi pemantauan bendungan tingkat lanjut.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap nantinya seluruh bendungan di Indonesia dapat terpantau dan dikendalikan dalam satu ruang operasi. Basuki menyebut K-Water telah berpengalaman dalam membentuk suatu model pengelolaan air pintar di Korea Selatan. 

“Jadi nanti ada 1 operation room untuk memantau bendungan-bendungan tersebut. Untuk sekarang saja kita punya 213 bendungan, namun tidak memiliki teknologi pemantauan apa-apa,” kata Basuki.

Targetnya, pada 2016 sistem pemantauan bendungan dalam satu ruangan telah dapat dimulai. Sehingga pada 2019 sebanyak 409 bendungan di Indonesia dapat dipantau dan dikendalikan dalam satu ruangan.

Sumber : Studi Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

OJK Desak Pemerintah Turunkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kecewa Kapasitas Pembangkit Listrik dari Cina Rendah

Tol Trans Jawa Akan Beroperasi 2018

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Ekonografik : Efek Domino Industri Hulu Migas

Katadata

KATADATA – Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan memastikan para kontraktor migas menggunakan prodak buatan dalam negeri saat melaksanakan kegiatan operasional. Sebab tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) terus menurun menjadi 54 persen pada 2014, dari 63 persen pada 2010.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said menyatakan bahwa SKK Migas juga perlu mengatur industri penunjang di bawah kontraktor kontrak kerjasama migas (KKKS). “SKK Migas yang baru perlu menjangkau industri penunjang. Ini harus ada yang mengatur juga,” ujarnya.

Kebijakan ini akan dituangkan dalam revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, yang saat ini masih dalam tahap pengkajian.

Peningkatan TKDN juga diharapkan bisa menyerap sektor industri sehingga multiplier effect bagi ekonomi nasional terus meningkat. Contohnya, pada 2014, dari total belanja industri hulu migas sebesar Rp 209 triliun, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar Rp 86 triliun dan menciptakan lapangan kerja baru bagi 899.400 orang.

Guna meningkatkan peran bank domestik di industri migas, sejak 2009, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui perbankan nasional, khususnya bank BUMN/BUMD. Dalam periode April 2009 – Desember 2014, total transaksi pengadaan mencapai US$ 44,91 miliar. Sebagian besar transaksi dilakukan lewat Bank Mandiri.

Katadata

Sumber : Ekonografik : Efek Domino Industri Hulu Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Jababeka Siapkan Rp 2,5 Triliun untuk Kembangkan Tanjung Lesung

BI Perlonggar Batas Atas LDR Bank

Pemerintah Akan Terapkan Tax Amnesty pada 2017

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Tim Reformasi Dukung Pertamina Keluarkan Produk Baru

BBM Subsidi               KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi mendukung PT Pertamina yang ingin mengeluarkan produk baru bahan bakar minyak (BBM). Produk baru diharapkan dapat menghapus bensin dengan RON 88 dinilai dapat mengurangi adanya mafia migas.

Anggota Tim Reformasi Migas Fahmi Radi mengatakan, selama premium masih ada maka mafia migas akan terus bermain melalui impor minyak. Hal itu membuat harga premium menjadi mahal.

“Impor premium menjadi sasaran permainan mafia migas dalam pemburuan rente,” kata dia ke Katadata, Jumat (17/4).

PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan BBM jenis baru dengan nama pertalite dengan kadar oktan 90. Produk baru ini akan memiliki kualitas lebih rendah dari pertamax yang memiliki kadar oktan 92. Tapi lebih tinggi dari jenis BBM berkadar oktan 88.

“Premium dihapus, diganti RON 90 dan RON 92. Memang harga lebih mahal daripada harga premium, tapi kualitas lebih baik dan harga bisa dimonitor secara transparan,” ujar Fahmi.

Dari segi harga, BBM jenis baru tersebut, kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, lebih murah dibandingkan pertamax. Namun, Wianda masih enggan menyebut apakah akan lebih tinggi dari jenis Premium.

Sebagai informasi, harga premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Rp 7.400 per liter dan di luar Jamali Rp 7.300 per liter. Sementara harga pertamax di Jamali Rp 8.600 per liter.

Sebagai langkah awal, pertalite akan dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta. Produk tersebut, kata dia, juga akan diluncurkan dalam waktu dekat. “Secepatnya nggak terlalu lama dari akhir April,” ujar Wianda.

Sumber : Tim Reformasi Dukung Pertamina Keluarkan Produk Baru

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

JK Perintahkan Menteri ESDM Naikkan Harga Listrik Mini Hidro

Aturan Transaksi Rupiah, Pelindo II Lobi Pemerintah

Pemerintah Bebaskan PPN atas Bahan Bakar Kapal Asing

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Kejar Pertumbuhan, BI Longgarkan Aturan Kredit Bank

Bank Indonesia                    KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Bank Indonesia (BI) akan melonggarkan aturan batas kredit dan simpanan perbankan dalam waktu dekat. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi saat ini, akan menekan penyaluran kredit. memperkirakan penyaluran kredit pada kuartal I-2015 hanya akan tumbuh 11 persen. Lebih rendah dari target BI tahun ini sekitar 15-17 persen. Hal ini karena belanja pemerintah dan konsumsi yang masih lemah.

“Kelihatannya (pertumbuhan kredit) kuartal I mungkin nggak akan sekuat yang kami duga. Maka dari itu, kami coba dorong ekspansi kredit dengan memberikan serangkaian kebijakan,” ujar dia di komplek BI, Jakarta, Jumat (17/4).

Halim menyebut BI akan mengeluarkan kebijakan makroprudensial perbankan pada bulan depan. Dalam kebijakan tersebut, BI akan memberikan insentif kelonggaran batas atas rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR). Kelonggaran ini akan diberikan untuk bank yang memenuhi kewajiban penyaluran kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih awal.

Saat ini perbankan memang sudah diwajibkan menyalurkan kredit ke UMKM sebesar 20 persen dari total penyaluran kreditnya. Ini dilakukan bertahap hingga 2018. Tahun ini, porsi kredit ke segmen UMKM ditargetkan 5 persen.

“(Kebijakan LDR saat ini) kan masih berlaku. Nanti harus ada simulasi dulu dampaknya berapa. Kami ingin tahu juga selama tiga tahun sampai lima tahun ke depan, berapa ekspansi kredit yang bisa dilakukan perbankan untuk mendukung UMKM,” kata dia.

Sejak September 2013, BI telah menurunkan batas atas LDR dari 100 persen menjadi 92 persen dalam kebijakan giro wajib minimum (GMW) LDR. Bank yang memiliki rasio LDR melampaui batas atas dan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) kurang dari 14 persen, akan mendapat disinsentif berupa penambahan kewajiban penempatan GMW.

BI juga akan memperluas cakupan definisi simpanan dalam aturan GWM LDR, yakni dengan memasukkan surat berharga yang diterbitkan bank. Surat berharga itu dapat berupa obligasi, medium term notes (MTN), dan kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA). Sebelumnya, definisi simpanan hanya berupa giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing.

Saat ini, BI tengah mengkaji kebijakan ini dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Halim, kebijakan ini akan terlihat dampak positifnya pada awal 2019. Karena pada tahun tersebut, penyaluran kredit ke UMKM sudah mencapai 20 persen.

BI memprediksi pertumbuhan kredit dan simpanan (dana pihak ketiga/DPK) akan meningkat mulai kuartal II-2015. Pada 2015, pertumbuhan DPK ditarget tumbuh 14-16 persen dan kredit 15-17 persen. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, BI menetapkan perbankan harus menyetor GWM primer sebesar 8 persen dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun.

Sumber : Kejar Pertumbuhan, BI Longgarkan Aturan Kredit Bank

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

OJK Izinkan Shinhan Akuisisi Dua Bank

Bank Dunia: Kebijakan Subsidi Selamatkan Indonesia

Laju PDB Kuartal I Tertahan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pertamina Tidak Hentikan Penjualan Premium

Katadata

KATADATA – PT Pertamina (Persero) tidak akan menghentikan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, meski menjual bensin dengan kadar RON 90 dengan merek Pertalite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, produk baru tersebut kan menjadi alternatif pilihan bagi konsumen yang ingin membeli bahan bakar.

“Varian baru ini tidak serta merta menghapuskan premium. Jadi kenapa kami ingin keluarkan produk baru adalah kami ingin berikan pilihan beragam ke mayarakat,” kata dia di kantor Pertamina, Jakarta, Jumat (17/4).

(Baca: Pemerintah Dukung Pertamina Hapus Premium Bulan Depan)

Pertalite, kata Wianda, akan memiliki kualitas lebih rendah dari Pertamax yang memiliki kadar oktan 92, tapi lebih tinggi dari premium yang berkadar oktan 88. Dari segi harga, BBM jenis baru tersebut, akan lebih murah dibandingkan pertamax.

Meski begitu, Wianda masih enggan menyebut apakah akan lebih tinggi dari jenis premium. Sebagai informasi, harga premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) Rp 7.400 per liter dan di luar Jamali Rp 7.300 per liter. Sementara harga pertamax di Jamali Rp 8.600 per liter.

Dia menjelaskan, produk baru Pertamina ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Tim Reformasi menilai bensi RON 88 sudah tidak diproduksi di banyak negara.

Sebagai langkah awal, pertalite akan dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta. Produk tersebut, kata dia, juga akan diluncurkan dalam waktu dekat. “Secepatnya nggak terlalu lama dari akhir April,” ujar Wianda.

Mengenai izin dari pemerintah, Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah. Sampai sekarang, izin tersebut sudah berada di Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Komunikasi sudah dilakukan. Laporan sudah ke Menteri ESDM dan (Menteri) BUMN, lisensi yang diperlukan itu terkait spesifikasi BBM. Sekarang lagi tahap pengurusan ke Ditjen migas,” ujar dia.

Sumber : Pertamina Tidak Hentikan Penjualan Premium

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BLU Dana Sawit Siap dalam Dua Pekan

DPR Minta Cost Recovery untuk Blok Migas Perpanjangan Dihapus

50 Persen Produksi Mobil Diekspor

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Diprediksi di Bawah 5 Persen

Pertumbuhan Ekonomi                                  KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 diprediksi di bawah 5 persen. Indikatornya terlihat dari penyerapan anggaran pemerintah yang rendah serta adanya penurunan impor bahan baku dan modal.

“Pertumbuhan kuartal I bisa di bawah 5 persen. Kalau untuk tahun ini, saya masih proyeksikan 5,3 persen,” kata ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual saat dihubungi Katadata, Jumat (17/4).

David menuturkan, pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan kebijakan moneter yang lebih longgar untuk bisa tumbuh sesuai target 5,7 persen. Ini lantaran risiko eksternal terutama masih adanya ketidakpastian kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed Rate).

Menurut dia, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah bisa bergejolak ketika bank sentral AS, the Fed menaikan Fed Rate.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya mengatakan, tingkat penyerapan anggaran selama kuartal I hanya 18 persen. Selain itu, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan impor bahan baku dan barang modal dinilai oleh sejumlah pengamat sebagai indikasi adanya perlambatan ekonomi.

(Baca: Meski Perdagangan Surplus, Indikasi Perlambatan Ekonomi Terlihat)

Menurut David, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat belanja negara dengan membangun infrastruktur. Kemudian diikuti dengan perbaikan iklim investasi, untuk mengundang perusahaan besar asing masuk. Terutama, untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

“Kalau bertumpu pada suku bunga sulit, karena ketergantungan pada portofolio besar. Belanja diperbesar dan iklim investasi diperbaiki, yang besar-besar masuk untuk perbaiki CAD,” tutur dia.

Pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada banyak sektor. Hal tersebut akan membantu mendorong ekonomi tumbuh sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Apalagi, konsumsi masih menunjukan perlambatan. Jika penyerapan belanja efektif, ia yakin ekonomi bisa tumbuh 5,5 persen, hingga akhir tahun.

Senada dengan David, ekonom Asia Development Bank (ADB) Edimon Ginting juga berpendapat, pertumbuhan kuartal I hanya 5 persen karena penyerapan anggaran dan ekspor yang masih lemah. “Dari indikator yang ada memang kuartal pertama belum akan ada recovery yang signifikan. Kami proyeksikan perbaikan pertumbihan baru akan mulai di semester II,” ujarnya.

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Diprediksi di Bawah 5 Persen

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Cegah Monopoli, BUMN Khusus Akan Menjadi Pesaing Pertamina

RUU JPSK Akan Diajukan Akhir April

Tol Solo-Kertosono Dibangun Bulan Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Tol Trans Jawa Akan Beroperasi 2018

Tol                KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 806 kilometer, akan selesai dan mulai beroperasi pada 2018. Tol ini akan menghubungkan menghubungkan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

“Saat ini prioritas pertama program Trans Jawa (yakni) Surabaya-Jakarta (akan selesai) 2018,” ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Achmad Gani Ghazali di Jakarta, Kamis (16/4).

Dia mengatakan rencananya tol Trans Jawa ini akan menghubungkan Merak hingga Banyuwangi. Namun, saat ini pemerintah membagi pembangunannya menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Tahap keduanya menghubungkan Merak hingga Banyuwangi, yang akan dikerjakan setelah tahap pertama selesai.

Untuk tahap pertama, sebagian ruas jalan tol Trans Jawa ini memang sudah beroperasi, tapi belum seluruhnya terhubung. Beberapa ruas tol yang sudah beroperasi tersebut diantaranya dari Merak-Jakarta-Cikampek dan Palimanan-Kanci-Pejagan.

Pembangunan tahap pertama memprioritaskan sembilan ruas tol sepanjang 615 kilometer dengan investasi Rp 51,41 triliun. Ruas tol tersebut adalah Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Mojokerto-Jombang-Kertosono, dan Mojokerto-Surabaya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang mendapat banyak bagian dalam proyek tol ini juga yakin pengoperasian tol Trans Jawa pada 2018. Tahun ini, sebagian tol yang dimiliki Jasa Marga, sudah akan memulai tahap konstruksi.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengatakan dua ruas tol akan mulai konstruksi awal bulan depan, yakni ruas Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono. Perseroan bahkan menargetkan pembangunan dua ruas tol tersebut pada 2017, lebih cepat dari target pemerintah pada 2018.

Saat ini Jasa Marga memang masih melakukan pembebasan lahan untuk proyek tol tersebut. Saat ini sudah 80 persen lahan yang dibebaskan, dari total keseluruhan tol tersebut sepanjang 177 kilometer.

“Bahkan tahun ini pembebasan lahan bisa 100 persen. Itu mengapa saya yakin (pembangunannya cepat),” kata Adityawarman.

Sumber : Tol Trans Jawa Akan Beroperasi 2018

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

2017 Jadi Tahun Pengampunan Pajak

Pemerintah Berfokus Lakukan Penghematan

RUU JPSK Akan Diajukan Akhir April

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

BPJT Cari Investor untuk Tol Tanjung Lesung

Katadata

KATADATA – Pemerintah masih mencari investor yang ingin membangun jalan tol Serang-Panimbang. Ruas tol yang menghubungkan Kota Serang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung itu diperkirakan bernilai Rp 9,5 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan, proyek ini sudah menyelesaikan tahap studi kelayakan oleh pemerintah Provinsi Banten. Namun belum masuk dalam Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomo2 2 Tahun 2012 tentang Jaringan Jalan Nasional. Alhasil, proyek ruas tol tersebut belum bisa segera dimulai.

Meski begitu, dia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menyiapkan Paraturan Menteri terkait proyek ini. “Mudah-mudahan (konstruksi) dapat kami mulai tahun depan. Agar pada 2018 tol tersebut sudah dapat beroperasi,” kata Gani saat ditemui di Restoran Kelapa Dua, Jakarta, Kamis (16/4).

(Baca: Bebaskan Lahan Tol Tanjung Lesung, Jababeka Gelontorkan Rp 250 Miliar)

Adapun mengenai anggaran pembebasan lahan, Direktorat Jenderal Bina Marga akan menggunakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 4,7 triliun. “Anggaran (pembebasan lahan) telah ada. Kita tinggal menggunakannya sesuai prioritasnya saja,” ujarnya.

Dukungan untuk membangun jalan tol ini juga diberikan oleh PT Jababeka Tbk, sebagai pengelola KEK Pariwisata Tanjung Lesung. Direktur Utama Jababeka Setyono Djuandi Darmono mengatakan, perusahaan menyiapkan dana Rp 250 miliar untuk membebaskan lahan pembangunan jalan tol sepanjang 80 kilometer (km) tersebut.

(Baca: Jababeka Siapkan Rp 2,5 Triliun untuk Kembangkan Tanjung Lesung)

Alokasi dana yang disiapkan berdasarkan asumsi harga tanah di wilayah itu sebesar Rp 100 ribu per meter persegi. “Kami ambil rata-rata harga tanah di sana pada Rp 100 ribu per meter persegi, maka pembebasan tanah paling Rp 250 miliar,” kata Darmono.

Sumber : BPJT Cari Investor untuk Tol Tanjung Lesung

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Smelter di Luar Jawa Peroleh Tax Allowance

Bank Dunia: Kunci Pertumbuhan RI Ada di Investasi

Pemerintah Bisa Menunjuk Langsung Swasta

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata