Inilah 15 Nama Calon Dirjen yang Diajukan ke Presiden

Katadata

KATADATA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meloloskan 15 nama calon pejabat Eselon I. Kelima belas nama tersebut dipilih dari hasil wawancara kepada 30 nama calon pada 16-21 Maret 2015. 

“Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai calon pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,”seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (27/3).

Dari nama-nama yang lolos tersebut terdapat beberapa nama yang masih menjadi pejabat eselon I di kementerian ESDM. Beberapa di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jarman dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana. Ada juga Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja.

Panitia Seleksi juga meloloskan orang Staf Ahli Menteri, yakni Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Bambang Gatot Ariyono. Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu juga masuk dalam daftar nama tersebut.

Beberapa nama juga masih menduduki jabatan Eselon II. Nama-nama tersebut adalah Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Edi Prasodjo, Direktur Teknik Dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono dan Inspektur IV Satry Nugraha

Berikut ke 15 nama tersebut : 

  1. Agoes Triboesono
  2. Andhika Prastawa
  3. Arya Rezavidi
  4. Bambang Gatot Ariyono
  5. Edi Prasodjo
  6. Faizul Ishom
  7. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja
  8. Jarman
  9. Jugi Prajogio
  10. Montty Girianna
  11. Muhammad Husen
  12. Muhammad Said Didu
  13. Rida Mulyana
  14. Ronggo Kuncahyo
  15. Satry Nugraha

Menteri ESDM Sudirman Said sempat mengingatkan kepada para peserta yang lolos untuk berhati-hati jika ada orang yang meminta dana mengatasnamakan tim seleksi. Dia menyebut banyak pesan singkat kepada peserta, yang mengaku dekat dengan pimpinan dan pengambil keputusan dan dapat membantu menempati salah salah satu jabatan yang di lelang.

“Hari-hari ini yang 15 orang itu sering ditelpon orang yang mengaku-aku utusannya Sekjen atau utusannya Menteri, kemudian meminta ongkos untuk kelancaran proses jumlahnya cukup menariklah,” ujar Sudirman.

Menurut Sudirman kejadian seperti ini tidak boleh terjadi. Dia berjanji Proses perekrutan Eselon I ini  bersih dan transparan.

Sumber : Inilah 15 Nama Calon Dirjen yang Diajukan ke Presiden

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Bulan Depan Produksi Blok Cepu Naik Dua Kali Lipat

Suzuki Investasi US$ 1 Miliar

Maskapai Penerbangan yang Tidak Sehat Harus Merger

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Ekonografik : Upaya Pemerintah Untuk Reformasi Migas

Katadata

KATADATA – Industri minyak dan gas (migas) menjadi pilar ketahanan energi dalam negeri. Kesadaran pemerintah mengenai pentingnya sektor migas tercermin dalam berbagai kebijakan berikut ini. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa merealisasi lebih banyak kebijakan agar benang kusut industri ini segera terurai.

Di sektor hilir, peghapusan subsidi menjadi pilihan. Pada Januari 2015, harga premium turun menjadi Rp 6.600 per liter. Penurunan harga ini sekaligus mengakhiri rezim subsidi BBM yang telah berlangsung lama. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan ada banyak negara yang tidak lagi menerapkan subisidi BBM, antara lain Malaysia. Padahal negara tersebut memiliki cadangan minyak lebih besar daripada Indonesia.

Di sektor hulu, ada sejumlah kebijakan yang ditempuh. Salah satunya adalah kemudahan izin. Saat ini, perizinan terdiri dari 341 izin yang terdiri dari 600.000 lembar dan harus diurus ke 17 instasi berbeda di pusat hingga daerah. Bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementrian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) menargetkan perizinan satu pintu bisa diterapkan di pertengahan tahun 2015. Rencananya, pelbagai izin dari sektor hulu dan hilir akan disederhanakan menjadi hanya sepuluh izin. Sebab, rumitnya perizinan sering dikeluhkan pelaku usaha migas.

Kebijakan lainya, pemerintah memberikan insentif kepada kontraktor migas yang menerapkan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) dalam proses produksi minyak. Pemberian insentif bertujuan mempercepat kegiatan uji coba, yang prosesnya bisa mencapai sepuluh tahun sebelum diterapkan pada suatu lapangan. Beberapa lapangan yang telah menerapkan metode EOR antara lain Duri, Kaji, Minas, Kulin, dan Keris.

Menurut Pelaksana Tugas Dirjen Migas I.G.N Wiratmaja, penerapan metode ini berdampak terhadap meningkatnya produksi minyak hingga tiga kali lipat. Upaya ini diharap bisa mendongkrak lifting minyak yang dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah mencapai target.

Katadata

Sumber : Ekonografik : Upaya Pemerintah Untuk Reformasi Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemerintah Buka Impor Gula Mentah 1,5 Juta Ton

Bulan Depan Produksi Blok Cepu Naik Dua Kali Lipat

Suzuki Investasi US$ 1 Miliar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

BI Prediksi Bulan Ini Inflasi 0,27 Persen – 0,3 Persen

Agus Martowardojo ----------------------- Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi bulan ini sebesar 0,27-0,3 persen pada Maret. Angka ini lebih tinggi dari periode yang sama dalam 7 tahun terakhir, sekitar 0,21 persen.

Inflasi bulan ini terjadi setelah dua bulan sebelumnya mengalami deflasi. BI menyebut salah satu penyebab inflasi ini adalah dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Secara umum, tentu ada dampak dari nilai tukar. Tapi kalau yang ada sekarang ini, sebetulnya dibanding minggu lalu sudah ada perbaikan. Jadi dampaknya tidak terlalu,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kompleks Gedung BI, Jakarta, Jumat (27/3).

(Baca: Februari Deflasi 0,36 Persen, Meski Harga Beras Naik)

Agus mengatakan inflasi bulan ini terjadi karena adanya kenaikan harga beras, bawang, dan bahan bakar minyak (bensin). Sedangkan untuk harga daging dan telur ayam, justru menurun.

Meski demikian, dia mengakui bahwa kenaikan harga dipicu oleh pelemahan rupiah. Namun, pengaruhnya tidak signifikan. Ini terbukti dengan adanya deflasi pada dua bulan sebelumnya, saat rupiah juga menunjukkan pelemahan.

Rupiah mulai menunjukkan penguatan pada pertengahan bulan ini. Ini terjadi setelah rapat Federal Open Meeting Commite (FOMC) yang mengindikasikan ditundanya kenaikan suku bunga AS (Fed Rate) oleh bank sentralnya, the Fed.

Agus menyebut masih ada rupiah kembali melemah hingga pertengahan kuartal II tahun ini. Sebab, pada periode tersebut ada kebutuhan dolar AS yang tinggi, untuk repatriasi keuntungan, membayar utang dan bunga. (Baca: Rupiah Melemah Inflasi Tahun Ini Bisa Mencapai 8 Persen)

Selain potensi pelemahan rupiah, ada kemungkinan inflasi juga akan mengalami kenaikan akibat harga minyak. Serangan Arab dan sekutunya ke Yaman, dikhawatirkan akan mengganggu pasokan minyak di Timur Tengah. Harga minyak mentah dunia bisa naik sekitar 6 persen.

Meski demikian, BI masih yakin inflasi tahun ini akan mengarah sesuai target. Enam paket kebijakan pemerintah yang akan berlaku pada April, akan berdampak positif. Terutama, komitmen reformasi struktural, menjaga fiskal dan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD).

“Kami juga akan jaga dari sisi moneter. Kami jaga fluktuasi kurs rupiah yang bisa diterima dan dipercaya pasar,” tutur dia.

Sumber : BI Prediksi Bulan Ini Inflasi 0,27 Persen – 0,3 Persen

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Telkomsel Raup Laba Rp 19,4 Triliun

Biaya Logistik Mahal karena Ekonomi Tidak Merata

Lagi, Tim Sukses Jokowi Jadi Komisaris BUMN

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemda yang Hambat Proyek Infrastruktur Akan Diberi Sanksi

Katadata

KATADATA – Pemerintah pusat tengah menyiapkan skema sanksi kepada pemerintah daerah (pemda)—baik provinsi, kabupaten, atau kota—yang dinilai menghambat proyek-proyek infrastruktur strategis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, sekarang skema itu masih digodong bersama Kantor Staf Kepresidenan. Pemberian sanksi akan masuk dalam dokumen Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RI2JM) 2015-2019.

Dokumen ini akan berisi beberapa hal yang sifatnya monitoring dan evaluasi dalam implementasi pembangunan infrastruktur strategis. “Terutama untuk mendukung 100 proyek strategis yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Andrinof saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3).

Dia memaparkan ada beberapa instrumen hukuman yang sedang digodok apabila daerah bandel dan menghambat proyek infrastruktur. Di antaranya dengan memakai politik anggaran dan juga publikasi terbuka agar investor tidak berinvestasi di wilayah tersebut.

“Masih terus kami rapatkan lagi setiap hari (dengan Kantor Staf Kepresidenan),” kata Andrinof.

Direktur Bidang Transportasi Bappenas Bambang Prihartono memberikan ilustrasi bisa saja nantinya penilaian daerah berasal dari pembebasan lahan. Sedangkan variabel untuk pemerintah pusat untuk porsi pengerjaan proyek fisik.

“Jadi akan teridentifikasi dengan jelas tanggung jawab proyeknya antara pusat dan daerah,” kata Bambang.

Hal ini, lanjut Bambang, adalah alat utama untuk menyinergikan perencanaan dan implementasi pembangunan pusat dan daerah. Diharapkan nantinya RI2JM ini akan digunakan menjelang pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

“Jadi Gubernur, Bupati, dan juga oleh Kepala Bappenas nanti menyepakati dan menandatangani dokumen (RI2JM) tersebut,” kata Bambang.

Diharapkan evaluasi dalam dokumen RI2JM akan segera berjalan tahun ini agar pelaksanaannya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah rampung.

“Harusnya tahun lalu sudah mulai. Kami bahas lagi kira-kira kesiapannya sudah 60 persen,” kata Bambang.

Sumber : Pemda yang Hambat Proyek Infrastruktur Akan Diberi Sanksi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Nippon Steel Minta Insentif Pajak

Maskapai Penerbangan yang Tidak Sehat Harus Merger

Jepang Akan Jadikan Indonesia Basis Produksi Otomotif

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pengadilan Sudah Tolak Banding Pajak Tujuh Perusahaan Asian Agri

Pengadilan Pajak                          KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Sudah tujuh dari 14 anak perusahaan Asian Agri Group (AAG) yang banding pajaknya ditolak. Dalam persidangan hari ini, Jumat (27/3), Pengadilan Pajak kembali menolak banding yang diajukan PT Saudara Sejati Luhur.

Majelis Hakim yang dipimpin Krosbin Siahaan dan hakim anggota Sukma Alam dan Naseri memutuskan tidak ada bukti yang cukup untuk menerima pengajuan banding dari perusahaan tersebut.

Dalam persidangan yang berlangsung sejak Agustus tahun lalu, Saudara Sejati Luhur mengajukan delapan berkas keberatan pajak senilai Rp 20,6 miliar. Kedelapan berkas tersebut terkait dengan kasus tindak pidana perpajakan yakni pelanggaran terhadap ketentuan jenis pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 dan PPh Badan selama periode 2002-2005.

Namun, menurut Majelis Hakim, surat keberatan pajak yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak sudah sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

“Atas penjelasan apa yang terbanding dan perkara banding, tidak terdapat cukup bukti alasan untuk mengajukan permohonan banding atas keberatan ketetapan membayar kurang bayar pajak. Kami menyatakan menolak permohonan banding,” kata Krosbin saat membacakan putusan di Pengadilan Pajak, Jakarta, Jumat (27/3).

(Baca: Pengadilan Pajak Kembali Tolak Banding Perusahaan Sukanto Tanoto)

Dalam sidang pembacaan keputusan tersebut dihadiri Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Catur Rini Widosari. Sementara dari pihak Saudara Sejati Luhur tidak ada yang menghadiri. Sikap AAG ini juga ditunjukkan dalam sidang pembacaan keputusan anak perusahaan lainnya.

Seusai persidangan, Catur menyampaikan, perusahaan sudah membayar lunas pajak beserta bunga denda sebesar 2 persen per bulan. Dia yakin, anak usaha AAG lainnya akan melakukan hal yang sama.

“Sejauh ini, mereka cukup bersikap baik dengan membayar pajak. Saya yakin yang lainnya juga akan begitu,” tutur dia.

Dengan keputusan tersebut, sidang banding kasus pajak AAG kini menyisakan putusan bagi tujuh anak usaha lain yaitu PT Dasa Anugrah Sejati, PT Hari Sawit Jaya, PT Indo Sepadan Jaya, PT Inti Indosawit Subur, PT Nusa Pusaka Kencana, PT Rantau Sinar Karsa, dan PT Tunggal Yunus Estate.

Sedangkan ketujuh anak usahan AAG yang telah diputuskan hingga saat ini antara lain PT Andalas Intiagro Lestari, PT Mitra Unggul Pusaka, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Rigunas Agri Utama, PT Gunung Melayu, PT Supra Matra Abadi, dan PT Saudara Sejati Luhur.

Sumber : Pengadilan Sudah Tolak Banding Pajak Tujuh Perusahaan Asian Agri

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

39 Investor Berminat Bangun Pembangkit 8.000 MW

Pakai Dokumen Elektronik, Biaya Logistik Bisa Diturunkan

Maskapai Penerbangan yang Tidak Sehat Harus Merger

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Produksi Blok Cepu Bisa Ditingkatkan Jadi 205.000 Barel

KATADATA – Pemerintah menyebut produksi minyak di Blok Cepu bisa ditingkatkan menjadi 205.000 barel per hari (bph). Dengan perkiraan ini, pemerintah sangat yakin bisa mengejar target produksi minyak tahun ini sebesar 825.000 bph.

“Jadi memang di Plan Of Development (POD) ditulis 165.000 bph, kemudian setelah dipelajari ada opportunity jadi 205.000 bph,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi di kantornya, Jakarta, Kamis (26/3).

(Baca: Lifting Minyak, Kementerian ESDM Lebih Optimistis)

Amien mengatakan perkiraan ini didasarkan pada perkembangan produktivitas Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu. Puncak produksi akan terjadi pada November dan Desember 2015, kemudian akan stabil di angka 165.000 bph pada Januari 2016 hingga hingga 24 bulan setelahnya. 

Amien juga mengatakan Lapangan Banyu Urip akan melakukan lifting pertama pada April 2015. Besarannya diperkirakan mencapai 600.000 barel pada bulan tersebut atau 20.000 bph. 

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said lifting pertama tersebut dilakukan setelah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengeluarkan izin pemanfaatan gas flare. 

Sistem flare memang lazim pada industri migas. Flare merupakan sistem pengaman dari gas yang keluar dari sistem proses, dengan cara membakar gas yang keluar tersebut. Namun, dampak dari pembakaran gas pada sistem flare menjadi salah satu penyebab emisi CO (karbonmonoksida), SOx dan NOx  ke udara yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Makanya flare ini harus dikurangi dan dimanfaatkan untuk produksi. Dengan adanya izin tersebut maka ada kepastian atau jaminan akan produksi. Sudirman juga berharap ketika nanti Blok tersebut mencapai puncaknya, dapat menyumbang 20 persen dari target lifting sebesar 825.000 bph. 

“Kalau lihat optimis, target cepu tercapai. Kami bicara dengan menteri kehutanan untuk minta izin manfaatkan gas flare,” ujar dia.

Dari catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) realisasi rata-rata lifting minyak dari awal Januari 2015 sampai saat ini hanya 764.000 bph. Angka tersebut masih di bawah target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yakni 825.000 bph. 

Sumber : Produksi Blok Cepu Bisa Ditingkatkan Jadi 205.000 Barel

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BI Optimistis Rupiah Bisa Menguat ke Rp 12.500

Lifting Rendah, Impor Minyak Diperkirakan Membengkak

Indomobil Finance Targetkan Penerbitan Obligasi Rp 3 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Foto : Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat

Katadata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menerima petisi dari ribuan petitor terkait Blok Mahakam yaitu, “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” di Jakarta, Jumat (27/03/2015). Petisi tersebut berisi tuntutan agar pemerintah segera memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan 100 persen Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Petisi tersebut ditandatangani oleh ribuan petitor termasuk beberapa guru besar. Menteri ESDM, Sudirman Said, pun menyatakan dukungannya atas isi petisi tersebut.

Koordinator Petisi Blok Mahakam Marwan Batubara, mengatakan tuntutan pertama adalah meminta pemerintah segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. 

Berikut di bawah ini adalah isi “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat”.

1.     Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100 persen saham Blok Mahakam kepada Pertamina tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan Inpex.
2.    Meminta kepada Total, Inpex dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar istana, untuk menghentikan segenap upaya memengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100 persen Blok Mahakam kepada Pertamina.
3.    Meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam.
4.    Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10 persen saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kertanegara. Partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.
5.    Meminta pemerintah, SKK Migas dan Total untuk segera  memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan progam yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar, selama masa transisi.
6.    Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.
7.    Meminta manajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manahemen Pertamina terdahulu, sejak 2010, yakni “Mau dan Mampu Mengelola 100 persen Saham Blok Mahakam”.
8.    Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam, agar bebas dari tindak KKN.

Sumber : Foto : Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemerintah Diminta Bentuk Badan Logistik

Ekspansi ke Manado, Lippo Karawaci Siapkan Rp 6 Triliun

Pembebasan Lahan Bisa Dilakukan dengan Paksa

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Sebut Program Tol Laut Sudah Berjalan

Katadata

KATADATA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan program Tol Laut sudah mulai berjalan sejak bulan lalu. Ada dua rute bagian dari Tol Laut yang sudah mulai beroperasi.

Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengatakan dua rute Tol Laut yang telah mulai berjalan adalah Sorong–Waisai dan Surabaya–Makassar. Pemerintah berharap dua  rute ini akan menjadi pilot project rute-rute Tol Laut lainnya.

“Untuk 2 rute ini istilahnya Short Sea Shipping,” kata Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (26/3).

Pemerintah menunjuk PT Pelni (Persero) untuk melayani dua rute tersebut. Dananya menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pada perusahaan tersebut tahun ini sebesar Rp 500 miliar. Pelni juga mendapat anggaran PSO (Public Service Obligation) sebesar Rp 1,6 triliun.

Pelni melayani dua rute tersebut dengan jadwal pelayaran dua kali sehari. Kapal-kapal Pelni tersebut nantinya akan mengangkut orang dan juga barang. Sehingga diharapkan disparitas harga barang akan dapat tertekan dengan sendirinya.

Penunjukkan Pelni untuk mempelopori program Tol Laut, karena belum ada pihak swasta yang bersedia. Harapannya, perusahaan pelayaran swasta bisa ikut dalam rute-rute lain, agar program Tol Laut ini bisa berjalan.

Bambang mengakui bahwa program Tol Laut masih terpisah, dan baru di mulai di Indonesia Timur. Bahkan hub pelabuhan utama pun belum tersambung. Dia memastikan seluruh program Tol Laut ini bisa terhubung pada 2016-2017.

Short Sea Shipping (pelayaran jarak pendek), bersama Pelayaran Rakyat (Pelra), merupakan alternatif pendorong turunnya disparitas harga antar kepulauan. Pemerintah berharap ini bisa berjalan bersamaan dengan pengembangan pelabuhan besar dan juga.

Tol laut adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua. Penghubung pelabuhan-pelabuhan tersebut menggunakan kapal-kapal berukuran besar, sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, disebutkan ada 24 pelabuhan yang akan mendukung tol laut. 24 pelabuhan ini terdiri dari lima pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder.

Pelabuhan yang menjadi hub tol laut terdiri dari Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan yang menjadi feeder tol laut terdiri dari Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kariangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon,dan Jayapura. 

Sumber : Pemerintah Sebut Program Tol Laut Sudah Berjalan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pakai Dokumen Elektronik, Biaya Logistik Bisa Diturunkan

Ekspor Bauksit Akan Dipermudah

BTN Akan Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Cari Solusi Selesaikan Sengketa Pajak Eksplorasi

Katadata

KATADATA – Pemerintah masih mencari solusi untuk menyelesaikan sengketa pajak bumi dan bangunan (PBB) perusahaan minyak dan gas (migas) senilai total Rp 3,2 triliun.

Pemerintah memang sudah mencabut peraturan pajak saat melakukan eksplorasi itu, tapi tagihan pajak periode 2012-2013 yang disengketakan tersebut tidak otomatis terselesaikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada 23 perusahaan migas ini.

“Yang penting saya merasa bahwa setiap ada masalah itu dengan cepat kita duduk bersama. Soal PBB kami juga bicara dengan Menteri Keuangan,” kata dia di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), Jakarta, Kamis (26/3) malam.

(Baca: Keberatan PBB Migas, BP Hentikan Eksplorasi)

Permasalahan pajak ini sebenarnya bermula dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas).

Setiap kontraktor harus membayar PBB sejak melakukan eksplorasi, untuk kontrak baru yang ditandatangani setelah aturan ini diterbitkan. Sedangkan iuran PBB untuk kontrak lama, yang ditandatangani sebelum aturan ini terbit, masih ditanggung oleh negara.

Total pajak yang ditagihkan kepada 23 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) selama 2012-2013 mencapai Rp 3,2 triliun. (Baca Ekonografik: 3,2 Triliun Pajak Eksplorasi Migas Menggantung)

Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) menganggap PBB tersebut tidak semestinya ditagihkan ke kontraktor migas. Ini mengingat kontraktor tidak memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bumi atau bangunan selama masa eksplorasi. Bahkan pada tahapan tersebut perusahaan migas pun belum mendapatkan hasil, apalagi keuntungan.

Direktur Eksekutif IPA Dipnala Tamzil mengatakan, perusahaan migas menunggu penyelesaian sengketa tersebut. Menurutnya, kasus ini akan berdampak pada iklim investasi migas di Indonesia yang ujungnya akan mempengaruhi produksi dan lifting minyak. (Baca: 23 Kontraktor Migas Terjerat Sengketa Pajak Rp 3,2 Triliun)

Apalagi realisasi rata-rata lifting minyak dari awal Januari sampai Maret 2015 hanya sebesar 764.000 barel per hari (bph). Angka yang masih di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Kementerian ESDM dua pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Pajak diwakili Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito dan Kementerian ESDM oleh Sekretaris Jenderal Teguh Pamudji.

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai masalah PBB Migas yang menjerat 23 KKKS. Namun, pada pertemuan tersebut dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk dalam ranah Ditjen Pajak.

“Untuk yang sudah terlanjur masuk pengadilan pajak itu akan ditunggu hasil dari pengadilan perpajakan. Yang masih di bawah kewenangan Dirjen Pajak akan diselesaikan Dirjen Pajak,” ujar dia.

Sumber : Pemerintah Cari Solusi Selesaikan Sengketa Pajak Eksplorasi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Aturan Saham Pemda di Blok Migas Diperketat

Pemerintah Optimistis Tambah 7.000 MW Pembangkit Per tahun

Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Paling Kecil Rp 5,3 Juta Per Bulan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Ekonografik : 3,2 Triliun Pajak Ekplorasi Migas Menggantung

Katadata

KATADATA – Pada 2013, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 dan 2013 kepada kontraktor migas yang melakukan kegiatan ekplorasi senilai Rp 3,2 triliun. Tagihan Pajak ini untuk 23 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), dengan rincian 5 ekplorasi darat (onshore) dan 18 ekplroasi laut lepas (offshore).

Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Assosiation (IPA) Dipnala Tamzil menyatakan, ke-23 K3S yang dikenai pajak keberatan atas nilai yang ditagihkan sebab peraturanya dianggap tidak jelas. Menurutnya, PBB tidak seharusnya diberikan kepada K3S yang masih melakukan ekplorasi sebab belum bisa mendapat hasil dan keuntungan. Selain itu, status K3S selama masa ekplorasi pun belum memiliki, menguasai dan memanfaatkan bumi/bangunan.

Dalam rapat bersama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Ditjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral pada Oktober 2013, K3S diminta untuk mengajukan permohonan keberatan untuk merevisi tagihan PBB 2012 dan 2013. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Upaya K3S ini dilanjutkan dengan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak pada September 2014 yang berisi permohonan pembatalan terhadap tagihan pajak. Namun, untuk mengajukan banding K3S harus membayar 50 persen dari tagihan pajak terlebih dahulu. Pihak K3S mengaku tidak memiliki dana sebesar itu.

Katadata

Sumber : Ekonografik : 3,2 Triliun Pajak Ekplorasi Migas Menggantung

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Biaya Logistik Mahal karena Ekonomi Tidak Merata

Lifting Rendah, Impor Minyak Diperkirakan Membengkak

Nasib Inpex di Blok Mahakam Ada di Tangan Jokowi

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata