Pemerintah Akan Tinjau Perjanjian dengan Negara Surga Pajak

kementerian keuangan ri

KATADATA – Pemerintah akan meninjau kembali perjanjian pajak Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dengan beberapa negara yang tergolong surga pajak (tax haven country). Kerja sama perpajakan tersebut diindikasikan merugikan Indonesia.

“Selama ini tax treaty sebenarnya justru merugikan Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/11).

Bambang mengatakan, pemerintah akan meninjau kembali semua perjanjian perpajakan yang pernah dilakukan. Salah satu upaya yang masih dikaji yakni moratorium tax treaty. (Baca: Perusahaan Multinasional Manfaatkan Luksemburg untuk Hindari Pajak)

Sebenarnya banyak negara sepakat bekerja sama di bidang pajak, untuk mengantisipasi upaya pengemplangan pajak oleh perusahaan multinasional. Namun, seiring dengan penerapannya, instrumen ini digunakan banyak perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak di negara yang memungut pajak besar.

“Karena seperti negara itu (tax haven), perusahaan akhirnya memindahkan pajaknya ke sana meskipun perusahaannya di sini,” ujarnya. (Baca: Hindari Pajak Indonesia, Lari ke Negara Tax Haven)

Hingga saat ini kurang lebih terdapat sekitar 60-an perjanjian perpajakan pemerintah dengan beberapa negara. Selain dengan negara-negara tax haven, Bambang mengungkapkan, peninjauan kembali akan dilakukan terhadap perjanjian dengan semua negara.

Pemerintah sendiri belum melakukan perhitungan rinci terkait seberapa besar kerugian negara akibat perjanjian pajak yang menghilangkan potensi penerimaan negara. (Baca: Modus Perusahaan Mainkan Pajak Lewat BVI)

Sumber : Pemerintah Akan Tinjau Perjanjian dengan Negara Surga Pajak

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Konversi BBM ke BBG, Pemerintah Janjikan Insentif

Tidak Semua Pemilihan Dirut BUMN Melalui TPA

Dunia Usaha Berharap Bunga Kredit Tidak Ikut Naik

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Menkeu Optimis Penerbitan Surat Utang Lancar Meski Ada Dampak The Fed

BEI              KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro optimis penerbitan surat berharga negara (SBN) yang direncanakan Rp 269,7 triliun tahun depan dapat tercapai. Meski ada tantangan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed rate) pada 2015.

“Yield (imbal hasil) akan baik. Kemarin (penerbitan 2014) juga bagus,” ujar Bambang di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/11).

Penerbitan surat utang negara itu untuk membiayai defisit APBN Perubahan 2015, sebesar Rp 245,9 triliun. Defisit itu setara 2,21 persen terhadap APBN. Kebutuhan pembiayaan bruto sebesar Rp 431,4 triliun. Penerbitan SBN sebesar 80 persen akan dilakukan di pasar domestik, dan sisanya di pasar global. Untuk pasar global, pemerintah akan menerbitkan global bond, sukuk global, euro bond, dan samurai bond. Penerbitan SBN valas ini akan dilakukan paruh pertama 2015 untuk mengantisipasi rencana kenaikan suku bunga AS.

Bambang menjelaskan surat utang yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama APBN terus mengalami peningkatan. Hal itu tampak dari kenaikan jumlah SBN dari Rp 581,7 triliun pada 2009 menjadi Rp 1.220,9 triliun pada 2014. Sedangkan obligasi korporasi naik 145 persen dari Rp 88,5 triliun pada 2009 menjadi Rp 217,4 triliun pada semester I/2014. 

Namun jumlah penerbitan itu masih rendah jika dibandingkan negara lain. Bambang menyebutkan oustanding surat utang mencapai US$ 123 miliar per Juni 2014. Angka itu di bawah Malaysia sebesar US$ 328 miliar, Thailand sebesar US$ 267 miliar, dan Singapura US$ 267 miliar. “Bahkan terlalu jauh jika dibanding Korea Selatan sebesar US$ 1.759 milliar,” ujar dia.

Bambang mengapresiasi langkah BEI, Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan indeks obligasi yang disebut Indonesia Bond Indexes (Indobex) untuk mengukur kinerja dan tren pergerakan pasar obligasi di dalam negeri. Indeks obligasi ini menjadi indikator dalam mengukur kinerja pasar obligasi. Diharapkan investor domestik untuk obligasi semakin bertambah.

Sumber : Menkeu Optimis Penerbitan Surat Utang Lancar Meski Ada Dampak The Fed

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemberantasan Mafia Migas, Petral Harus Transparan

BI Rate Naik, Bank Pilih Pertahankan Bunga Simpanan

Inflasi Akan Turun dalam Empat Bulan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Akan Rombak Sistem Perpajakan

Dirjen Pajak - KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Pemerintah menegaskan upaya mereformasi sistem perpajakan Indonesia bukan sekedar wacana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Kementerian Keuangan untuk membenahi regulasi dan kelembagaan perpajakan dalam waktu dekat.

“Presiden sepakat bahwa untuk mencapai target (pajak) harus ada hal-hal yang ditambahkan dan dibenahi,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (21/11).

Pembenahan sistem perpajakan akan dimulai dari perbaikan regulasi, yang masih memungkinkan wajib pajak melakukan penyelewengan. Kemudian menguatkan kapasitas kelembagaan otoritas pajak yang selama ini dinilai masih minim.

Pembenahan sistem ini dilakukan sesuai permintaan Presiden Jokowi, agar kementerian keuangan bisa meningkatkan penerimaan pajak hingga Rp 600 triliun, dari target tahun depan sebesar Rp 1.246 triliun. Peningkatan penerimaan pajak ini harus terealisasi, mengingat pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur.

Jokowi yakin kebutuhan dana tersebut bisa dipenuhi, karena potensi pajak yang belum digali mencapai Rp 1.200 triliun per tahun. Potensi itu bisa dilihat dari rasio perpajakan yang masih kecil, yakni hanya 12-13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika rasio pajak bisa didongkrak menjadi 16 persen maka ada potensi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 1.200 triliun.

Meski demikian, Menteri Keuangan mengaku sulit untuk mengejar tambahan penerimaan pajak Rp 600 triliun. Dia pun menawar target itu menjadi Rp 400 triliun. “Kami akan coba lebih tinggi dari apa yang ada di APBN (2015) tapi dengan memperhatikan kondisi yang ada,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, sebesar 20 persen. Namun, dia mengaku tidak gampang memperoleh tenaga perpajakan dalam jumlah yang besar dan sesuai dengan standar penilaian. Kesulitan lain terkait regulasi yakni terkait upaya penegakan hukum yang belum maksimal.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden Joko Widodo akan serius memberikan dukungan kepada aparat pajak meningkatkan penerimaan pajak. Komitmen tersebut bisa terlihat pada prestasi mantan Gubernur DKI Jakarta itu meningkatkan penerimanaan pajak selama setahun lebih bertugas. “Komitmen presiden sangat kuat terhadap itu,” kata Sofyan.

Sumber : Pemerintah Akan Rombak Sistem Perpajakan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Dunia Usaha Berharap Bunga Kredit Tidak Ikut Naik

Charoen Siapkan Dana Rp 2,5 Triliun untuk Capex 2015

Jokowi Minta Target Pajak Naik Rp 600 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Arus Masuk Investasi Portofolio Mencapai Rp 177 Triliun

KATADATA – Bank Indonesia (BI) mencatat arus investasi portofolio yang masuk sejak Januari sampai pertengahan November 2014 mencapai Rp 177,75 triliun. Angka ini lebih besar dibanding keseluruhan tahun 2013 yang hanya tercatat Rp 35,9 triliun.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan derasnya arus masuk investasi portofolio tersebut disebabkan kepercayaan investor global terhadap kualitas kebijakan ekonomi makro Indonesia. stabilitas sistem keuangan terjaga, di tengah ketatnya situasi moneter tahun ini.

“Kebijakan berorientasi stabilitas telah mempertebal keyakinan investor global,” katanya di acara Bankers Dinner di Jakarta Conventional Center, Jakarta, Kamis (20/11).

Menurut dia, aliran investasi tersebut mampu menjaga gairah investasi di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Volume transaksi valas di pasar spot antarbank juga naik, dari US$ 500 juta per hari menjadi US$ 1,5 miliar.

Persepsi risiko terhadap Indonesia di pasar dunia pun membaik. Ini ditunjukkan oleh menurunnya Credit Default Swap dari 303 basis point (bps) pada Agustus 2013 menjadi 142 bps pada pertengahan November 2014.

Agus juga mengatakan aliran investasi portofolio tersebut juga menopang surplus Neraca Pembayaran Indonesia. Sehingga kecukupan cadangan devisa tetap terjaga. Sampai Oktober 2014, cadangan devisa mencapai US$ 112 miliar atau setara 6,4 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Sementara defisit neraca transaksi berjalan sampai kuartal III /2014 juga sudah lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seperti diketahui, pada kuartal III-2014, defisit transaksi berjalan sebesar US$6,8 miliar dan angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$8,64 miliar.

Agus juga melihat adanya perbaikan pada nilai bersih ekspor non migas. Ini ditopang perbaikan pada ekspor manufaktur dari sentra-sentra industri utama di Pulau Jawa.

Sumber : Arus Masuk Investasi Portofolio Mencapai Rp 177 Triliun

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Rothschild Siap Serap Saham Asia Resources dari Samin Tan

Adaro Dapat Pinjaman US$ 400 Juta dari Korea Selatan

Harga Avtur Turun, Industri Penerbangan Masih Tertekan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Akan Serahkan Blok Mahakam ke Pertamina

KATADATA – PT Pertamina (Persero) berpeluang untuk memegang saham mayoritas blok minyak dan gas (migas) Mahakam. Perusahaan pelat merah itu akan bekerjasama dengan Total Indonesie E&P yang saat ini masih menjadi operator di blok migas yang akan berakhir pada 2017.

“Semangatnya diberikan ke Pertamina. Pertamina harus mayoritas,” kata Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja seusai pelantikan Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas di Jakarta, Jumat (21/11).

Kendati demikian, kata dia, Pertamina tetap harus memberikan proposal rencana kerja terkait pengelolaan blok migas tersebut. Alhasil, pemerintah dapat yakin produksi migas di blok tersebut tidak turun yang akan berakibat merosotnya penerimaan negara.

Lebih lanjut Widhyawan menambahkan, tetap digandengnya Total dalam pengelolaan blok migas ini mengacu pada prinsip kesetaraan. Maksudnya, Pertamina dapat memanfaatkan keberadaan Total di wilayah kerja lain. Misalnya Pertamina ikut dilibatkan dalam pengelolaan blok migas di luar Indonesia yang dipegang Total.

Di tempat yang sama, pelaksana tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin mengatakan, pemerintah menginginkan Total terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam guna menjaga produksi. Selain itu, untuk mentransfer teknologi dan informasi pengembangan blok yang sudah beroperasi sejak 1967 itu.

“Tujuannya lebih didasarkan pada menjaga produksi demi kepentingan negara. Mulai dari target lifting gas hingga pendapatan negara,” katanya.

Selain ingin mengamankan produksi migas tidak jatuh, sumber Katadata di pemerintahan menyebutkan, Pertamina tidak diberikan hak sepenuhnya dalam pengelolaan Blok Mahakam dalam rangka berbagi risiko. Misalnya, jika gagal menemukan sumur baru, Pertamina tidak harus menanggung seluruh kerugian tersebut.

Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Saat ini blok yang berada di Kalimantan Timur tersebut dikelola oleh perusahaan minyak dan gas asal Prancis, yakni PT Total E&P Indonesie. Cadangan gas terbukti di Blok Mahakam Kalimantan Timur ketika kontrak berakhir 2017 diperkirakan sebesar 2 triliun kaki kubik (tcf).

Sumber : Pemerintah Akan Serahkan Blok Mahakam ke Pertamina

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Charoen Siapkan Dana Rp 2,5 Triliun untuk Capex 2015

Asia Resources Bantu Lunasi Utang Berau Coal

Harga Premium dan Solar Resmi Naik Rp 2.000 per Liter

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Kementerian ESDM Setujui Perpanjangan Kontrak Empat Blok Migas

KATADATA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini mengumumkan telah memperpanjang kontrak empat blok minyak dan gas. Keempat blok tersebut yakni Blok Pase di Aceh, Blok Gebang di Sumatera Utara, Blok Kampar di Riau, dan Blok Offshore Northwest Java (ONWJ). 

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan hak pengelolaan Blok Pase tetap diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Adapun BUMD tersebut akan bermitra dengan PT Triangle Pase Inc. (Baca: Kontraktor Butuh Kepastian Status Kontrak Migas)

“Itu perkawinan baik. Semoga tidak ada gangguan dari  segi kelancaran produksi dan lifting ke depan,” katanya di City Plaza, Jakarta, Jumat (21/11).

Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan untuk Blok Kampar akan diberikan kepada PT Pertamina (Persero) dengan masa transisi sampai Desember 2015. Setelah itu, Pertamina harus mengikutsertakan PT Medco EP sebagai operator. (Baca: Peluang Bisnis dan Investasi Gas di Indonesia)

Blok Gebang, yang masa kontraknya berakhir pada tahun depan, nantinya akan dikelola oleh PT Energy Mega Persada Tbk. Sedangkan Blok Offshore Northwest Java (ONWJ) tetap akan diserahkan ke Pertamina. Namun, Pertamina harus mencari kontraktor lain untuk mengelola blok tersebut. 

“Hanya kami minta pertamina mendapatkan porsi yang lebih besar dari sekarang,” ujar Widhyawan. (Baca: SKK Migas Pesimistis Target Penerimaan Migas Tercapai)

Blok ONWJ saat ini dikelola oleh Pertamina Hulu, yang memegang porsi kepemilikan paling besar. Pertamina Hulu Energi ONWJ, sebagai operator memegang 53,25 persen. Sisanya, EMP ONWJ Ltd. sebesar 36,72 persen, Talisman Resources (N.W Java) Ltd sebesar 5,02 persen, dan Risco Energy ONWJ BV sebesar 5 persen.

Widhyawan mengatakan keempat blok tersebut akan diperpanjang dengan jangka waktu 20 tahun. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang nomor 22/2001 tentang Migas, yakni Badan Usaha dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 tahun.

Sumber : Kementerian ESDM Setujui Perpanjangan Kontrak Empat Blok Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Konversi BBM ke BBG, Pemerintah Janjikan Insentif

Investor Tunggu Kebijakan Reformasi Lanjutan dari Pemerintah

Tarif Transportasi Hanya Boleh Naik Maksimal 10 Persen

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Amien Sunaryadi Resmi Menjabat Kepala SKK Migas

Katadata

KATADATA – Amien Sunaryadi resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) pada hari ini, Jumat (21/11). Amien menggantikan Johannes Widjanarko yang sebelumnya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013.

Sebelumnya Kepala SKK Migas dijabat oleh Rudi Rubiandini. Namun karena terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rudi tak lagi menjabat sebagai Kepala SKK Migas.

Dalam acara pelantikan yang diselenggarakan di kantor SKK Migas, Johannes berharap Amien dapat mengembalikan kedaulatan energi. Dia berharap Amien dapat bekerja dan membawa SKK Migas ke arah lebih baik. “Semoga kedepan makin sesuai harapan terutama target yang ditentukan,” katanya.

Amien sendiri mengakui kurang menguasai bidang minyak dan gas. Sebagai Kepala SKK Migas, ia dibebani tugas agar bisa mengembalikan kepercayaan publik. Ia akan melakukan perbaikan di SKK Migas. Salah satunya proses bisnis di industri migas agar bisa berjalan cepat dan hati-hati.”Sehingga menimbulkan kepastian, sehingga pada akhirnya produksi migas mencapai titik optimal,” ujarnya. (Baca: Alasan Penunjukan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai Amien adalah sosok pejuang. Meski bukan dari kalangan internal, Sudirman berharap Amien dapat memberikan perubahan besar untuk SKK Migas. “Tidak terbawa beban psikologis jika melakukan perombakan,” katanya.

Sudirman juga meminta agar para pelaku industri migas tidak mengganggu timnya bekerja. “Jangan ganggu tim saya. Kami masuk untuk benah-benah. Ringankan beban kami,” ujarnya.

Amien Sunaryadi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala SKK Migas melalui Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014. Dalam Kepres yang berlaku sejak 18 November 2014 itu juga memberhentikan Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas dan memberhentikan Jonanes Widjonarko sebagai Plt Kepala SKK Migas. 

Amien merupakan mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007. Pria kelahiran Malang, 23 Januari 1960 ini juga merupakan mantan Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Sumber : Amien Sunaryadi Resmi Menjabat Kepala SKK Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemberantasan Mafia Migas, Petral Harus Transparan

Pemerintah Kaji Ulang Perlu Tidaknya Petral Dibubarkan

Pemerintah Siap Menerapkan Subsidi Tetap Mulai Tahun Depan

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Tidak Semua Pemilihan Dirut BUMN Melalui TPA

BUMN KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengatakan tidak semua  Direktur Utama BUMN ditunjuk melalui Tim Penilai Akhir (TPA). Menurut Rini hanya BUMN strategis yang akan ditunjuk melalui TPA. “Seperti pindad dan Bulog,” katanya di Jakarta Conventional Center, Jakarta, Kamis (20/11).

Sama halnya dengan pemilihan Dirut PT Pertamina (Persero) yang harus melalui penilaian TPA. Namun, sampai saat ini Rini  masih bungkam mengenai siapa calon pengganti Karen Agustiawan di Pertamina.

Mekanisme pemilihan Direktur Utama BUMN sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 16 tentang BUMN. Namun, dalam UU tersebut tidak diatur secara tegas apakah memilih Direktur Utama BUMN perlu melewati proses TPA atau tidak. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2005, memerintahkan Menteri BUMN menyampaikan hasil penjaringan calon direksi kepada TPA untuk mendapatkan penilaian akhir. Pengangkatan direksi dan komisaris BUMN juga berdasarkan hasil penialaian TPA.

Berdasarkan instruksi tersebut, TPA terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Intelijen Negara serta Menteri Teknis yang kegiatan usaha dari BUMN yang bersangkutan.  

Pada tahun yang sama, presiden mengubah struktur TPA melalui instruksi Presiden nomor 9/2009, yakni Presiden (sebagai Ketua), Wakil Presiden (sebagai Wakil Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Sekretaris Kabinet (sebagai Sekretaris). 

Menteri BUMN sebelumnya, Dahlan Iskan pernah meminta untuk melakukan pemilihan sebagian direksi BUMN tanpa melalui TPA. Tepatnya pada Januari 2012, Dahlan mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengurangi proses birokrasi seleksi komisaris dan direksi BUMN demi terciptanya the dream team. Presiden pun menyetujui usulan tersebut, dan Dahlan bisa leluasa melakukan penunjukan langsung Dirut BUMN.

Awalnya, terdapat 23 BUMN yang seluruh direksi dan komisarisnya harus melalui proses seleksi di TPA. dengan adanya persetujuan presiden, hanya 15 BUMN yang proses seleksinya melalui proses TPA.

Sumber : Tidak Semua Pemilihan Dirut BUMN Melalui TPA

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Presiden Tertawa Ditanya Rencana DPR Mengajukan Interpelasi

Jokowi Minta Target Pajak Naik Rp 600 Triliun

Charoen Siapkan Dana Rp 2,5 Triliun untuk Capex 2015

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

BI Rate Naik, Bank Pilih Pertahankan Bunga Simpanan

perbankan

KATADATA –  Perbankan memilih mempertahankan suku bunga deposito maupun kredit kendati suku bunga acuan (BI Rate) naik 0,25 persen menjadi 7,75 persen. Perbankan masih memantau kondisi pasar sebelum melakukan perubahan kebijakan.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin menilai kenaikan BI Rate sebesar 0,25 persen terbilang kecil. Bank Mandiri masih mengambil sikap mempertahankan bunga deposito karena bunga fasilitas simpanan BI juga masih tetap yaitu sebesar 5,75 persen.

“Jika bunga naik 0,25 persen, kami tidak usah menaikkan bisa,” ujar Budi di sela Bankers Dinner 2014, Kamis malam (20/11).

Kendati belum berencana menaikkan suku bunga simpanannya, Bank Mandiri meninjau keinginan nasabah akan bunga deposito seiring kenaikan tingkat inflasi. Namun Budi memperkirakan nasabah tidak akan menuntut kenaikan bunga jika kenaikan BI Rate hanya 0,25 persen.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengatakan saat ini perseroan belum memutuskan kenaikan suku bunga deposito. Dia akan memantau kondisi pasar dalam 2-3 bulan mendatang. Sedangkan untuk kenaikan bunga kredit, BTN akan melihat penyerapan biaya dana (cost of fund) sebelum menaikkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR).

Bank Internasional Indonesia (BII) juga memilih mempertahankan suku bunga depositonya. Presiden Direktur BII Taswin Zakaria belum melihat adanya kondisi yang mengharuskan bank ya menaikan bunga deposito. “Sejauh ini belum (berencana menaikan suku bunga deposito),” kata Taswin.

BII akan memantau imbas kebijakan pengalihan subsidi BBM ini terhadap penyaluran kredit. Dia yakin hal ini akan berpengaruh terhadap beberapa sektor, seperti properti. Namun, untuk sektor kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, diperkirakan masih akan tumbuh.

Taswin optimis penyaluran kredit tahun depan masih akan tumbuh lebih baik dari tahun ini. Untuk mengembangkan ekspansi kredit, BII mengkaji pemberian kredit sektor maritim seperti pembiayaan untuk sistem pendingin, pelabuhan maupun sarana penangkapan ikan.

Sumber : BI Rate Naik, Bank Pilih Pertahankan Bunga Simpanan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Konversi BBM ke BBG, Pemerintah Janjikan Insentif

BI Siapkan Kebijakan Meminimalisasi Dampak Kenaikan Suku Bunga

Bakrie Telecom Ajukan Proposal Perdamaian

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Presiden Tertawa Ditanya Rencana DPR Mengajukan Interpelasi

Katadata

KATADATA – Pemerintah belum mau menanggapi rencana sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketika ditanya seusai menghadiri acara “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2014” di Jakarta Convention Center tadi malam, Presiden Joko Widodo hanya tertawa.

Presiden mengaku tidak mengetahui apa maksud dantujuan interpelasi yang akan diajukan DPR. “Nggak tahu. Tanya ke sana (DPR),” kata dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah tenang-tenang saja menghadapi rencana parlemen mengajukan interpelasi.

Ahli hukum tata negara Refly Harun meminta anggota DPR tidak perlu mengajukan hak interpelasi mengenai kenaikan harga BBM. Menurut dia, DPR bisa menggunakan hak bertanya terlebih dahulu daripada harus mengajukan interpelasi.

Nggak usah cari panggung. Habis energi DPR untuk hal-hal yang tidak ada gunanya,” kata dia saat dihubungi Katadata.  (Baca: Menkeu Persilakan DPR Interpelasi Kebijakan Harga BBM)

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sebelumnya mengatakan, fraksinya akan mendorong DPR menggunakan hak interplasi. PKS berpandangan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU APBN Tahun 2014.

Pandangan ini diperkuat ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan langkah presiden menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR tidak sesuai dengan UU APBN pasal 7 ayat 6a. Dalam pasal tersebut, pemerintah dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR bila harga minyak dunia naik hingga 15 persen di atas asumsi APBN.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha menjelaskan, fraksinya masih menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah terkait perhitungan harga pasar BBM. Dengan demikian parlemen bisa lebih memahami kebijakan pemerintah untuk menaikkan menaikan harga BBM.

“Selama ini tidak pernah ada penjelasan komprehensif dari pemerintah soal itu (perhitungan harga pasar BBM),” ujarnya.

Fraksi Golkar akan menggunakan hak konstitusional yakni hak bertanya terhadap pemerintah untuk memastikan penerapan kebijakan pengalihan subsidi. Menurut Satya, Golkar sejak lama telah menyuarakan pengalihan subsidi kepada kegiatan yang lebih produktif.

“Pengalihan subsidi itu merupakan sesuatu yang tidak salah,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, upaya interpelasi merupakan hak parlemen yang tidak mungkin dibatasi. Namun, menurut dia, proses tersebut harus dilakukan secara arif dan proporsional.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum bisa memberikan keterangan lengkap terkait keputusan tersebut karena keadaan parlemen yang belum kondusif. “Jokowi-JK hanya mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya diselesaikan pemerintah yang lalu,” ujarnya.

Sumber : Presiden Tertawa Ditanya Rencana DPR Mengajukan Interpelasi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

LPS Lepas Bank Mutiara Rp 4,4 Triliun

Mantan Wakil Menteri ESDM: Mekanisme Subsidi Tetap Stabilkan APBN

Tower Bersama Akan Terbitkan Saham Baru

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata