Jokowi Sudah Teken Payung Hukum CPO Supporting Fund

Katadata

KATADATA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) tentang mekanisme penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit atau CPO Supporting Fund.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Ekergi Kementeri ESDM Rida Mulyana mengatakan, penerapan dana sawit tersebut masih belum bisa diterapkan karena masih menunggu aturan teknis dari Menteri ESDM. Selain itu, penerapannya juga menunggu dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) yang akan menarik dan mengelola dana tersebut.

“Harus ada BLU yakni badan layanan umum khusus pengolaan ini,” kata dia di Gedung PLN, Jakarta, Rabu (28/5).

BLU ini nantinya akan diisi oleh pemerintah dan swasta. BLU juga akan berafiliasi ke Kementerian Keuangan, yang juga menjadi Dewan Pengawasnya.

Rida menyebutkan, PP tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Nomor 24 Tahun 2015 telah diteken pada 18 Mei 2015. Sedangkan untuk Perpres tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit disahkan pada 25 Mei 2015.

Dengan penerapan tersebut diharapkan ketika kenaikan mandatori pemanfaatan biodiesel dari 15 persen (B15) menjadi 20 persen (B20) akan makin lancar pada 2016. Selain itu, ketergantungan impor BBM juga berkurang minimal 20 persen pada tahun depan, sehingga dapat menghemat devisa.

“Saat ini pasar melihat pemerintah tidak serius menarapkan kebijakan ini. (Dengan ditandatangini PP dan Perpres) saya memiliki keyakinan harga CPO naik lagi,” ujar dia.

Sumber : Jokowi Sudah Teken Payung Hukum CPO Supporting Fund

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Asing Tertarik Bangun Perekonomian di Indonesia Timur

Pemerintah Incar Minyak Mentah dari Iran

PPh Badan Maksimal Sekitar 18 Persen

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Jasa Marga Sebut PPN Tol Sulit Diterapkan

Katadata

KATADATA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk meminta penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) jalan tol diberlakukan ke semua jenis kendaraan. Pengenaan pajak yang hanya kepada satu golongan kendaraan dikhawatirkan akan menimbulkan pelanggaran.

“Kalau pemerintah mau, diberlakukan umum saja. Karena pertanggungjawaban saya sulit (apabila penggolongannya dipisah),” kaya Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5).

Pemerintah rencananya akan mengenakan PPN sebesar 10 persen bagi kendaraan pribadi yang menggunakan jasa jalan tol. Rencananya, kebijakan itu mulai berlaku pada Juni ini. Sementara golongan bus dan truk tidak dikenakan pajak lantaran merupakan kendaraan umum dan pengangkut logistik.

Padahal, kata Adityawarman, tidak semua golongan truk dan bus merupakan kendaraan umum. Jadi, pemerintah diharapkan lebih spesifik dalam menentukan golongan jenis kendaraan yang akan dikenakan dan dibebaskan dari pajak.

Saat ini masalah penggolongan tersebut sedang didiskusikan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Diharapkan pembicaraan tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak membuat rumit penetapan pajak ini.

“Memang sedang dibicarakan lagi, tapi memang kita perlu bukti golongan kecil agar lebih jelas,” kata Adityawarman.

Adapun terkait besaran tarif, Adityawarman meminta pemberlakuannya dilakukan secara bertahap supaya tidak memberatkan pengguna jalan tol. “Bisa dimulai 5 persen, lalu setiap dua tahun naik 2 persen. Tapi ini tergantung Pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meminta Kementerian Keuangan untuk menunda penerapan PPN jalan tol. Penundaan lantaran pengelola jalan tol akan menaikkan tarifnya pada tahun ini. “Kami akan bahas dulu dengan Menteri Keuangan, masa tarif tol naik dua kali dalam setahun,” kata dia.

Sumber : Jasa Marga Sebut PPN Tol Sulit Diterapkan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Peran Bulog Akan Dikembalikan Menjadi Penyangga Harga Sembako

Jokowi Sudah Teken Payung Hukum CPO Supporting Fund

SKK Migas Belum Sepakat Revisi Proposal Inpex

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Inilah Blok yang Sedang Diincar Pertamina

Katadata

KATADATA – PT Pertamina mengaku sedang mengincar salah satu blok migas yang masa kontraknya akan berakhir. Blok migas tersebut adalah Blok Sanga-Sanga yang terletak di Kalimantan Timur.

Saat ini blok tersebut masih dipegang oleh Virginia Indonesia Company (Vico) sebagai operator dan akan habis kontraknya pada Agustus 2018. Selama hampir setengah abad Vico mengolah sumber migas dari blok Sanga-Sanga.

Dari sisi produksi minyak, Vico memang terpaut jauh dari produsen lainnya di Indonesia. Namun, dengan berbekal gas alam dari Blok Sanga-Sanga, Vico tergolong produsen gas bumi yang patut diperhitungkan.

Hingga saat ini Blok Sanga-Sanga masih memiliki cadangan minyak sebesar 13.232 MSTB (thousand stock tank barrel) dan cadangan gasnya 448,96 miliar kaki kubik (BSCF). Sementara produksinya sebesar 16.733 barel setara minyak per hari (BOEPD).

Pertimbangan cadangan migas dan produksi yang masih besar inilai yang membuat Pertamina tertarik mengambilalih Blok Sanga-Sanga detelah kontraknya dengan Vico habis. Pertimbangan lainnya adalah lokasi yang dekat dengan Blok Mahakam, yang akan diberikan oleh pemerintah pada 2018. “Jika dimungkinkan dapat diintegrasikan dengan lapangan Pertamina sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, di Jakarta, kemarin.

VICO mengoperasikan 7 lapangan produksi migas di Sanga-Sanga, yakni Badak, Nilam, Pamaguan, Semberah, Mutiara, Beras, dan Lempake. Produksi minyak dan gasnya diproses pada empat stasiun produksi. Stasiun produksi pertama yang dibangun adalah Badak (1972), diikuti Nilam (1982), Mutiara (1990) dan Semberah (1991).

Awalnya Vico bernama Huffington Company Indonesia (Huffco), yang didirikan pada 1958 oleh pengusaha Amerika Serikat Roy Huffington. Sepuluh tahun kemudian bersama rekannya, Jenderal Arch Sproul, Huffington meneken kontrak pertama dengan Pertamina dengan wilayah kerja seluas 631.000 hektare di delta Sungai Mahakam, yakni Blok Sanga-Sanga.

Huffco menggarap lahan konsesi ini bersama Ultramar Indonesia Limited, Union Texas East Kalimantan Limited, dan Universe Tankships Inc. Saat eksplorasi pertama dilakukan di tersebut pada 1972, Huffco tidak menemukan cadangan minyak, melainkan gas alam. Sumur baru yang dinamakan Lapangan Badak di blok tersebut, merupakan salah satu yang memiliki cadangan gas terbesar.

Pada April 1990, Pertamina memperpanjang kontrak Huffco selama 20 tahun, yang berlaku mulai Agustus 1998 hingga Agustus 2018. Saat itu Huffco menjual 20 persen sahamnya kepada Chinese Petroleum Corporation (CPC) dan berganti nama menjadi Vico. Dengan penjualan tersebut Union Texas dan Ultramar menjadi pemegang saham mayoritas di Vico.

Meski beralih kepemilikan, kontrak bagi hasil dengan Pertamina tidak berubah. Pada kontrak tahap dua ini, banyak perusahaan yang masuk ke Blok Sanga-Sanga, dengan mengakuisisi perusahaan lama yang sudah bekerjasama dengan Vico.

BP masuk dalam Blok Sanga Sanga dengan mengakuisisi ARCO. Dua tahun kemudian, Eni masuk dengan mengakuisisi Lasmo. Kedua perusahaan ini mendapat working interest 37,8 persen dalam blok tersebut.

Mitra lainnya adalah OPIC Oil, (yang terafiliasi dengan CPC) memiliki 20 persen dan konsorsium Jepang Universe Oil & Gas memegang 4,4 persen working interest. Sisanya dipegang Vico.

Sumber : Inilah Blok yang Sedang Diincar Pertamina

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pertamina Pangkas 89 Sumur

SKK Migas Belum Sepakat Revisi Proposal Inpex

Peran Bulog Akan Dikembalikan Menjadi Penyangga Harga Sembako

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Tak Bisa Andalkan BI untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Katadata

KATADATA – Bank Indonesia (BI) tidak memiliki cukup ruang untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate). Pilihan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi fiskal.

Ekonom DBS Group Research Gundy Cahyadi mengatakan, kebijakan moneter BI yang cenderung ketat atau tight bias monetary policy masih diperlukan pada saat ini. Persoalannya, masih ada masalah yang terlihat dari sejumlah indikator perekonomian Indonesia.

Inflasi, misalnya, cenderung mengalami peningkatan. Pada April inflasi tercatat sebesar 0,36 persen, naik dari bulan sebelumnya 0,17 persen. Kemungkinan inflasi dalam dua bulan ke depan masih menunjukkan kenaikan seiring dengan akan masuknya bulan puasa dan lebaran.

Di sisi lain, defisit neraca transaksi berjalan pun masih cukup tinggi. Pada kuartal I-2015, defisit sebesar 1,81 persen, sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu 1,92 persen. Meski turun, namun angkanya masih cukup tinggi, dan pada akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 3 persen.

“Defisit transaksi berjalan memang sudah ada kemajuan, tapi masih perlu ditingkatkan. Memang BI menilai defisit sebesar 2,5 persen-3 persen masih wajar, tapi itu tidak sustain. Dalam pandangan kami yang aman sekitar 2 persen,” kata Gundy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (27/5).

Menurut dia, kedua indikator tersebut, yakni inflasi dan defisit transaksi berjalan, tidak dapat diatasi hanya dengan mekanisme suku bunga. Apalagi kinerja perdagangan pun masih buruk. Walaupun neraca perdagangan Januari-April 2015 surplus US$ 2,8 miliar, namun surplus bukan disebabkan kinerja ekspor yang meningkat, melainkan nilai impor yang turun.

“Yang terjadi sekarang adalah bad trade surplus karena ekspor yang turun,” kata Gundy.

Dengan kondisi ini, maka penguatan rupiah akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Rupiah yang menguat akan meningkatkan impor, yang akibatnya akan menaikkan defisit transaksi berjalan. Padahal, jika rupiah menguat prospek investasi di dalam negeri pun akan meningkat, terutama bagi industri yang bahan baku dan barang modalnya berasal dari impor.

Situasi ini, kata Gundy, membuat BI kesulitan untuk menurunkan suku bunga acuan seperti yang diinginkan oleh banyak pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah mengalami perlambatan.

“Tapi keputusan BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan pada pekan lalu (19/5), disambut positif oleh pasar. Langkah yang diambil BI sudah tepat dengan kondisi saat ini,” kata Gundy.

Menurut dia, yang paling penting dilakukan oleh otoritas moneter pada saat ini adalah menjaga supaya pasar finansial tetap stabil. Jika tidak, dikhawatirkan dana asing yang ada di dalam negeri akan keluar, yang akibatnya akan menekan cadangan devisa.

Hal ini mengingat, kemampuan cadangan devisa untuk membiayai utang luar negeri masih rendah, yakni sekitar 37 persen dari. Pada akhir April, posisi cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 110,9 miliar, sedangkan total utang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, mencapai US$ 298,1 miliar.

“Cadangan devisa sulit bertambah, karena kinerja ekspor yang masih rendah,” tutur dia.

Mau tak mau, cara yang paling memungkinkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi adalah melalui dorongan fiskal, yakni melalui penyerapan anggaran pemerintah. Tapi, ini bukan berarti tidak ada persoalan, lantaran target penerimaan pajak yang tumbuh 32 persen kemungkinan sulit tercapai.

Angka pertumbuhan tersebut, menurut dia, terlalu optimistis karena secara historis tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikan penerimaan pajak hanya sebesar 10 persen. “Tahun ini tambah berat, karena ekonomi sedang melambat,” kata dia.

Jika penerimaan pajak tidak tercapai, program-program yang telah direncanakan pemerintah dikhawatirkan tidak terealisasi. Alhasil, ini memberikan sentimen negatif kepada investor yang bisa menarik dananya dari Indonesia.

Menurut Gundy, ada dua pilihan yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, jika ingin mempertahankan defisit anggaran tetap di bawah 2 persen, maka pemerintah harus mengurangi belanja. Pilihan ini pun, kata dia, berisiko, karena yang paling potensial untuk dikurangi adalah belanja modal pemerintah.

“Kalau ini yang dilakukan artinya proyek pembangunan ada yang ditunda,” kata dia.

Kedua, adalah dengan menambah utang luar negeri. Pilihan ini cukup realistis karena secara rasio, utang pemerintah Indonesia masih cukup rendah, yakni 25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memberi toleransi defisit anggaran 2015 pada rentang 1,9 persen-2,2 persen. Angka defisit itu dinilainya masih dapat terkelola dengan baik.

Pemerintah, lanjut dia, akan membiayai defisit itu dari pinjaman lembaga multilateral, seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB). Pemerintah akan menghindari penerbitan surat utang negara (SUN) karena ada risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian, pemerintah akan memanfaatkan sisa anggaran lebih tahun lalu untuk membiayai defisit ini.

Dari segi utang, ada beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaannya masih baik, yakni porsinya yang terkendali dan rasio utang terhadap PDB masih aman. Selain itu, porsi utang dengan bunga mengambang masih dalam posisi rendah, dan utang terdistribusi dengan rata.

“Kami secara intensif melakukan pendalaman surat berharga negara (SBN). Dan mengembangkan bond stabilitation framework untuk hindari pembalikan di pasar,” kata dia dalam Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (28/5).

Sumber : Tak Bisa Andalkan BI untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pemerintah Hanya Sanggup Biayai 20 Persen Infrastruktur Air Minum

Peran Bulog Akan Dikembalikan Menjadi Penyangga Harga Sembako

Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Ekonografik : 18 Izin Migas di ESDM Paling Dikeluhkan

Katadata

KATADATA – Proses perizinan industri hulu migas di Indonesia, dikenal rumit. Untuk program perbaikan iklim investasi dan upaya menghapus stigma tersebut, baru-baru ini Kementerian ESDM menjadi salah satu institusi yang berniat melimpahkan kepengurusan izin industri hulu migas melalui program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dari penelusuran Katadata terhadap proses perizinan industri hulu migas ini diketahui bahwa paling tidak terdapat 46 jenis izin migas di bawah koordinasi Kementerian ESDM. Dari jumlah tersebut, 18 jenis izin diantaranya berkaitan langsung dengan kegiatan industri hulu migas dan beberapa di antaranya dikeluhkan oleh pelaku usaha. Perizinan tersebut misalnya Marine Clearance (MC). MC adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Staff Urusan Maritim (SUSMAR) dalam rangka pengawasan kegiatan pemboran di wilayah perairan nasional. Izin ini diperlukan untuk tahap kegiatan eksplorasi dan pengembangan. Namun demikian kegiatan perizinan ini disebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Contoh lain adalah izin pemusnahan handak. Jenis Izin ini harus dilengkapi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di tiga institusi yakni Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Mabes Polri. Sebelum disederhanakan, pengurusan izin ini di Kementerian ESDM mencapai hampir tiga bulan. Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin ini di beberapa institusi juga tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti.  Izin ini dibutuhkan kontraktor migas ketika melakukan kegiatan survei awal, eksplorasi, pengembangan dan pasca operasi.

Namun demikian, pelimpahan izin ini bukan hal yang mudah. Meski telah secara resmi disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said pada 20 Mei lalu, status perizinan migas yang akan dilimpahkan Kementerian ESDM ke PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum jelas. Seminggu setelah penyelenggaraan “The 39th IPA Convention and Exhibition”, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis masih menunggu pendelegasian wewenang tersebut.

Katadata

Sumber : Ekonografik : 18 Izin Migas di ESDM Paling Dikeluhkan

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Tak Bisa Andalkan BI untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar

Kadin Bentuk 3 Lembaga Jaring Investasi di Indonesia Timur

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pertamina Khawatir Produksi Blok Mahakam Turun Pada 2018

migas

KATADATA – PT Pertamina (Persero) mengkhawatirkan produksi migas di Blok Mahakam menurun saat pengambilalihan blok tersebut pada 2017. Makanya Pertamina meminta Total E&P Indonesie tetap menjalankan seluruh kewajibannya di Blok Mahakam hingga kontraknya berakhir.

“Kami minta operator sekarang yakni Total menyelesaikan komitmen sampai 31 Desember 2017, sehingga produksi tidak akan drop,” kata Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5).

Dia mengatakan secara geologis, Blok Mahakam merupakan delta yang sangat rentan terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi akan dengan mudah terjadi jika kegiatan pengeboran sumur migas dihentikan. Setelah pengeboran berhenti, sumur migas di blok tersebut akan sulit mengeluarkan migasnya kembali.

Secara alamiah, produksi blok migas memang bisa dipastikan menurun. Penurun produksi akan bertambah besar jika operator blok migas menghentikan kegiatan pengeborannya.

Untuk menjaga agar penurunan tingkat produksi tidak terjadi, Pertamina meminta adanya masa transisi di blok tersebut, sebelum masa kontrak berakhir. Dengan begitu, pada 1 Januari 2018, Pertamina sudah bisa menjadi operator dan bisa melakukan investasi.

“Kami tahu produksi akan decline. Sehingga yang kami usulkan diberikan kesempatan untuk persiapkan diri. Sehingga 1 januari 2018 kami bisa langsung investasi,” ujar dia.

Sampai saat ini pihak Total belum setuju adanya masa transisi di Blok Mahakam. Presiden Direktur Total E&P Indonesie Hardy Pramono beralasan dalam kontrak bagi hasil tidak disebutkan klausul yang mengatur masa transisi.

Sebenarnya Total sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menyepakati masa transisi. Pemerintah telah mengeluarkan aturan masa transisi, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang akan berakhir kontrak kerjasamanya.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja juga berharap Total menyatakan kesediaan untuk mengizinkan adanya masa transisi di Blok Mahakam. Meski sudah ada aturan baru, pemerintah merasa perlu mendiskusikan hal ini dengan pihak Total.

“Itu yang harus kami diskusikan, supaya mulus semua. Karena Mahakam kalau terganggu, produksi turun kan bahaya,” ujar dia.

Wiratmaja mengatakan pemerintah berencana akan memanggil pihak Total dan Pertamina untuk mendiskusikan hal ini. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan Jumat besok. Namun batal, karena pihak Total sudah memiliki agenda lain di Jepang.

Sumber : Pertamina Khawatir Produksi Blok Mahakam Turun Pada 2018

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Petronas Tambah Investasi di Indonesia

SMF Suntik Pinjaman Rp 1,5 Triliun ke BTN

Izin Migas di BKPM Tunggu Peraturan Menteri ESDM

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pertamina Ingin Jadi Induk BUMN Migas

Katadata

KATADATA – Presiden Joko Widodo menginginkan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas) berada dalam satu induk perusahaan atau holding.

“Ada arahan Presiden untuk membentuk holding BUMN supaya bersinergi,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia, Pertamina yang akan menjadi pemimpin di antara badan usaha milik negara (BUMN) di sektor migas lainnya.

“Memang holding menjadi pilihan yang baik,” kata Dwi. “Kalau memang jadi holding, Pertamina harus jadi lead.”

Lebih lanjut, dia mengatakan, perseroan juga akan merestrukturisasi anak-anak usahanya supaya tercipta sinergi antar-perusahaan pelat merah. Salah satunya adalah dengan merestrukturisasi PT Pertamina Gas (Pertagas) supaya dapat bersinergi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Meski begitu, Dwi menginginkan, agar pembentukan holding tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Artinya, semua pihak menerima keputusan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung pembentukan holding BUMN migas. Dengan adanya holding maka koordinasi dalam pembangunan infrastruktur gas akan lebih maksimal.

“Jika PGN satu kesatuan dengan  Pertamina akan memudahkan pembangunan infrastruktur, sehingga tidak ada tumpang tindih,” ujar dia.

Sumber : Pertamina Ingin Jadi Induk BUMN Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Ada Keganjilan di Bisnis Elpiji 3 Kg

JK Targetkan Tambah 10 Juta Sambungan Air Bersih Hingga 2019

Petronas Tambah Investasi di Indonesia

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Setelah Mahakam, Pertamina Incar Blok Sanga-Sanga

Katadata

KATADATA – Setelah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengambil alih Blok Mahakam, PT Pertamina (Persero) kembali mengincar blok migas lain yang masa kontraknya akan berakhir. Salah satu blok yang sedang diincar adalah Blok Sanga-Sanga, yang masih dalam satu wilayah Kalimantan Timur.

 “Di antara semua, rasanya mayoritas kami tertarik. Kemudian ada satu yang tertarik, Sanga-Sanga,” kata Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia ada beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan Pertamina dalam mengambilalih blok yang akan habis masa kontraknya. Aspek pertama dari sisi cadangan migas yang ada, baik yang sudah terbukti maupun yang masih dalam prospek, termasuk operasionalnya.

Aspek kedua mengenai pola operasi migas. Jika dimungkinkan  blok tersebut dapat diintegrasikan dengan lapangan milik Pertamina, sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Aspek ketiga adalah aspek keuangan. Blok yang akan diambilalih diharapkan dapat menambah  keuntungan serta memperkuat cashflow perusahaan.

Blok Sanga-Sanga terletak di provinsi yang sama dengan Blok Mahakam, yakni Kalimantan Timur. Cadangan minyaknya masih ada 13.232 MSTB (thousand stock tank barrel) dan cadangan gasnya 448,96 miliar kaki kubik (BSCF). Sementara produksinya masih sebesar 16.733 barel setara minyak per hari (BOEPD).

Kontrak Blok Sanga-Sanga akan berakhir 2018, yang saat ini masih dipegang oleh Vico sebagai operator. Adapun pemegang saham blok ini terdiri dari BP East Kalimantan sebesar 26,25 persen, Lasmo Sanga Sanga (26,25 persen), Virginia Indonesia Co LLC(7,5 persen), OPICOIL Houston Inc (20 persen), Universe Gas & Oil Company (4,37 persen), Virginia International Co LLC (15,63 persen).

Untuk mengambil alih blok tersebut, Dwi mengaku Pertamina sudah memiliki kesiapan operasional, termasuk dalam hal pendanaan. Dia menyebut Pertamina menguasai dengan baik aspek teknis, geologi dan sosial dalam pengelolaan lapangan migas yang ada di seluruh Indonesia. Dari segi teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Pertamina telah memiliki tenaga ahli untuk hulu migas, yang terdiri dari 17 orang berlatar pendidikan S3 dan 523 orang berpendidikan S2.

Pertamina juga mengklaim memiliki pengalaman mengambilalih kelola blok termiasi. Seperti di OffShore North Wesy Java, yang sebelumnya dioperasikan oleh BP Indonesia. Saat blok tersebut diambil alih Pertamina pada 2009, produksinya masih 23.000 barel per hari. Hingga tahun lalu, produksinya sudah meningkat hingga mencapai 34.000 barel per hari. Begitu pun yang terjadi di Blok West Madura dan Siak.

Pertamina merasa yakin, bisa meningkatkan produksi blok migas yang sedang diincarnya. Dwi berharap jika Pertamina bisa dipercaya untuk mengambil alih blok-blok migas yang kontraknya berakhir, akan bisa meningkatkan persentase produksi Pertamina dari total produksi nasional. Saat ini produksi Pertamina baru mencapai 24 persen dari total produksi nasional. Masih jauh dibandingkan Petronas yang mencapai 33 persen produksi nasional Malaysia.

“Roadmap kami untuk 2019 sudah harus di atas 40 persen, 2025 di atas 50 persen. Kami bisa kejar 60 persen,” ujar dia.

Pemerintah telah memberikan prioritas kepada Pertamina untuk mengelola blok migas yang kontraknya berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 15 Tahun 2015.

Data Kementerian ESDM mencatat ada 35 blok migas yang kontraknya akan habis dalam waktu 2015 hingga 2035. Blok-blok migas tersebut adalah:

  1. Gebang JOB (2015)
  2. North West Java Sea PC (2017)
  3. Mahakam Block (2017)
  4. Lematang Block (2017)
  5. Tuban (2018)
  6. Ogan Komering (2018)
  7. Sanga-sanga Block (2018)
  8. South East Sumatera (2018)
  9. B Block (2018)
  10. NSO/NSO Extension (2018)
  11. Tengah Block (2018)
  12. East Kalimantan (2018)
  13. Pendopo dan Raja (2019)
  14. Bula (2019)
  15. Seram Non Bula (2019)
  16. Jambi Merang (2019)
  17. South Jambi Blok B (2020)
  18. Brantas (2020)
  19. Salawati Kepala Burung (2020)
  20. Malacca Strait (2020)
  21. Makassar Strait (2020)
  22. On Shore Salawati Basin (2020)
  23. Bentu Segat (2021)
  24. Rokan (2021)
  25. Selat Panjang (2021)
  26. Tarakan Block East Kalimantan (2022)
  27. Coastal Plains and Pekanbaru (2022)
  28. Muturi (2022)
  29. Tungkal Block (2022)
  30. Sengkang Block (2022)
  31. Corridor (2023)
  32. Riau (2023)
  33. Wiriagar Block (2023)
  34. Jabung (2023)
  35. Bangko Block (2025)

Sumber : Setelah Mahakam, Pertamina Incar Blok Sanga-Sanga

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar

PPh Badan Maksimal Sekitar 18 Persen

Pertamina Ingin Jadi Induk BUMN Migas

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Katadata

KATADATA – Pemerintah akan menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, usulan kenaikan PTKP masih akan didiskusikan dengan DPR dan rencananya akan mulai berlaku pada tahun ini. Namun, diperkirakan perubahan tidak akan memakan waktu lama, karena yang diubah hanya peraturan menteri keuangan (PMK).

“Tapi tunggu konsultasi (dengan DPR) dulu dong,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia, kenaikan PTKP dapat mengganggu potensi penerimaan pajak. Namun, kenaikan ini dapat menambah daya beli masyarakat, apalagi upah minimum juga meningkat. “Ada yang ditingkatkan upahnya jadi Rp 2 juta per bulan, dan ada yang sudah mendekati Rp 3 juta per bulan.”

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito menyampaikan, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkan potensi penerimaan pajak berkurang, karena kemampuan belanja masyarakat diperkirakan akan meningkat.

“Buat kami berkurang itu dan akan bertambah dari mereka belanja, PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekonomi jalan, ini benefit-nya lebih banyak,” ujar dia.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, kebijakan ini akan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian juga bisa mendorong penerimaan pajak.

“Potensi lost-nya sebenarnya menurut saya hitungannya nggak begitu banyak. Ini supaya masyarakat punya disposable income (pendapatan yang dapat dibelanjakan) yang lebih besar. Jadi spending,” tutur dia.

Menurut Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual, kenaikan PTKP merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia mendorong pertumbuhan konsumsi. Sebelumnya, pemerintah telah menghapus pajak penjualan atas barang meah (PPnBM) produk furnitur, elektronik, dan aksesoris.

Kemudian BI melonggarkan ketentuan rasio agunan terhadap harga jual kredit perumahan dan kendaraan bermotor. “(Kebijakan-kebijakan ini) pengaruhnya ke konsumsi, kalau pajak dikurangi konsumsi bisa masih kuat. Bisa mengimbangi belanja pemerintah yang belum meningkat,” tutur dia.

Sumber : Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Risiko Utang Indonesia Semakin Tinggi

Izin Migas di BKPM Tunggu Peraturan Menteri ESDM

Ada Keganjilan di Bisnis Elpiji 3 Kg

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

SMF Suntik Pinjaman Rp 1,5 Triliun ke BTN

KATADATA – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyuntikkan dana Rp 1,5 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dana tersebut akan dipakai untuk mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama SMF Raharjo Adisusanto mengatakan, penyaluran dana ke BTN tersebut merupakan pembiayaan sekunder untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Pinjaman ini juga kami harapkan akan mempercepat pertumbuhan KPR,” kata Raharjo di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (27/5).

Penyaluran Rp 1,5 triliun ini akan menambah suntikan dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp 2 triliun sebelumnya. Dengan demikian total KPR yang diberikan pada tahun ini akan mencapai Rp 3,5 triliun, “Kami harap Rp 1,5 triliun dapat cair Juni ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pemberian pinjaman Rp 1,5 triliun ini diarahkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak mendapatkan KPR bersubsidi. Namun segmen tersebut tetap masuk dalam program sejuta rumah.

“Karena ini non-subsidi, maka juga ada beberapa lembaga pembiayaan yang membantu dengan bunga yang berbeda,” kata Maryono.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyambut baik fasilitas pinjaman kerjasama SMF dan BTN. Hal ini merupakan dukungan bagi pemerintah dalam melaksanakan program sejuta rumah.

Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum menganggarkan dana sebesar Rp 5,1 triliun untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun anggaran itu hanya cukup membiayai 250 ribu rumah.

“Maka kami jelas membutuhkan anggaran lebih besar dari itu (Rp 5,1 triliun) untuk mengejar program sejuta rumah,” kata Basuki.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BTN, FLPP, Basuki juga akan mendorong penggunaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk membangun rumah bagi MBR. Dia menambahkan Real Estate Indonesia (REI) juga telah berkomitmen untuk membangun 230 ribu unit rumah pada tahun ini.

“Yang pasti kami aktif meningkatkan sumber daya (pendanaan) untuk mewujudkan program sejuta rumah,” ujar Basuki.

Sumber : SMF Suntik Pinjaman Rp 1,5 Triliun ke BTN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pertamina Dapat Kontrak Pengadaan BBM untuk Juli-Desember 2015

Investor Cina Siap Bangun Smelter di Papua

Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata