Pemerintah Menangkan Kasus Century di Arbitrase Internasional

KATADATA – Pemerintah akhirnya memenangkan semua perkara di arbitrase internasional atas gugatan yang diajukan oleh dua eks pemegang saham Bank Century, yaitu Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi. Tiga hari lalu, kemenangan kembali diraih pemerintah setelah gugatan Hesham melalui lembaga Ad-Hoc Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dimentahkan pengadilan arbitrase.

Kemenangan serupa sebelumnya diraih oleh pemerintah Indonesia tahun lalu, ketika dinyatakan menang dalam perkara gugatan yang diajukan Rafat ke ICSID. Adapun gugatan Hesham diajukan pada Agustus 2011.

Ketika dimintai konfirmasi, Tony T. Spontana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, membenarkan kabar bahwa Indonesia menang dalam gugatan arbitrase tersebut. “Iya benar,” ujarnya kepada Katadata, Jumat (19/12).

Ilman Fauzi Rakhmat dari Kantor Pengacara Karimsyah Law Firm, juga membenarkan kemenangan Indonesia ini. Karimsyah Law Firm memang ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam menghadapi gugatan arbitrase tersebut.

Ilman mengatakan awalnya Hesham menggugat pemerintah karena merasa bisnisnya dirugikan. Pemberian bailout oleh pemerintah kepada Bank Century, membuat kepemilikan Hesham, yang merupakan pemegang saham tersebut terdilusi menjadi hanya 0,002 persen.

Hesham menganggap Indonesia telah melanggar kesepakatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sebagai warga negara salah satu anggota OKI, Hesham merasa pemerintah tidak melindungi bisnisnya. Alasan kedua, Hesham menilai putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis hukuman 15 tahun penjara secara inabsentia, telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Gugatan arbitrase Hesham ini ditindaklanjuti oleh lembaga ad hoc OKI yang khusus dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kata Ilman, Ad Hoc OKI memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan kebijakan pemerintah Indonesia memberikan bailout terhadap Bank Century. Bahkan Hesham tidak bisa menggugat pemerintah Indonesia, karena sudah dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.

Meski sudah kalah, Ilman mengatakan Hesham masih bisa melakukan banding atas putusan tersebut. Namun, banding ini tidak bisa dilakukan terhadap subtansi perkaranya. Banding hanya bisa dilakukan dalam hal procedural. Misalnya, kata Ilman, jika dia bisa membuktikan majelis tidak mengikuti tahapan prosedur persidangan, atau majelisnya disuap.

Sumber : Pemerintah Menangkan Kasus Century di Arbitrase Internasional

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Menteri Keuangan Larang 168 Wajib Pajak ke Luar Negeri

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Ada Persoalan Fundamental dan Psikologis yang Bikin Rupiah Melemah

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Bayar Ganti Rugi, Pemerintah Tegaskan Tidak Bantu Lapindo

Katadata

KATADATA – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo, bukanlah upaya untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya.

Dia mengatakan langkah ini merupakan upaya pemerintah mengatasi keadaan korban yang terus kesulitan ekonomi akibat genangan lumpur panas. “Kami bukan membantu Lapindo, tapi korbannya. Agar tidak lama menunggu bantuan,” ujar Sofyan di Jakarta, Jumat (19/12).

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 781 miliar, untuk membayarkan sisa ganti rugi korban genangan lumpur Lapindo. Sebagai jaminan, seluruh aset tanah yang telah dibeli Lapindo disita pemerintah hingga hutang tersebut dilunasi.

Total aset yang kini dijadikan jaminan, nilainya lebih dari Rp 3 triliun. Menurut Sofyan, pemerintah memberikan waktu empat tahun bagi pihak Lapindo untuk melunasi dana ganti rugi itu.

Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla sebelumnya mengaku pihaknya tengah mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat melunasi ganti rugi senilai Rp 781 miliar. Sejak 2007, Lapindo telah membayar ganti rugi sebesar Rp 3,8 triliun.

Pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemerintah harus memaksa Lapindo membayar ganti rugi. Total yang belum terbayar sekitar Rp 1,3 triliun dengan rincian Rp 781 miliar untuk ganti rugi korban lumpur dan Rp 500 triliun untuk ganti rugi terhadap gabungan pengusaha.

Luapan Lumpur Lapindo tak hanya menyusahkan para korban, tapi hingga membebani anggaran negara. Sejak 2006, pemerintah telah menggelontorkan dana sekitar Rp 7,6 triliun dari APBN melalui Badan Penanggulangan Semburan Lumpur untuk korban. Dana tersebut digunakan sebagai kompensasi atas kehilangan harta benda dan kehilangan pendapatan.

Menurut laporan audit BPK, terjadi akibat kesalahan teknis pengeboran sumur Banjar Panji-I di Blok Brantas. Blok Brantas dimiliki oleh tiga perusahaan dengan kepemilikan saham masing-masing Lapindo Brantas (50 persen), Medco EP Brantas (32 persen), Santos Brantas (18 persen). Lapindo bertindak sebagai operator, sedangkan Medco dan Santos sebagai partisipasi partner.

Sumber : Bayar Ganti Rugi, Pemerintah Tegaskan Tidak Bantu Lapindo

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Antisipasi Rupiah Turun Lebih Dalam, BI Diprediksi Naikkan Suku Bunga

Rupiah Sentuh Titik Terendah Sejak Krisis 1998

Bursa Minta Emiten Batasi Utang dalam Dolar AS

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Harga Minyak Turun, Elnusa Optimistis Pendapatan 2015 Tumbuh 8 Persen

KATADATA – PT Elnusa Tbk masih yakin pendapatannya masih bisa tumbuh 7-8 persen tahun depan, harga minyak dunia terus menurun. Keyakinan target ini, berdasarkan investasi baru yang dikeluarkan, akan bisa menambah pendapatan tahun depan.

Direktur Utama Elnusa Syamsurizal Munaf mengatakan perseroan akan menambah beberapa mesin baru. Dengan investasi tersebut, diharapkan dapat langsung berkontribusi pada pendapatan tahun depan sebesar Rp 300 miliar.

“Kami yakin dari investasi, akan ada tambahan revenue Rp 300 miliar setiap tahunnnya. Asumsi income, katakan flat dari mesin lama ke mesin baru, ada tambahan sebesar itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/12).

Untuk investasi tersebut, perusahaan penyedia jasa energi ini telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun depan sebesar Rp 639,75 miliar. Anggaran capex tahun depan lebih tinggi dari anggaran tahun ini yang hanya Rp 430 miliar. Adapun 70 persen sumber pembiayaan capex berasal dari pinjaman perbankan, dan sisanya kas internal.

Rincian dana capex tahun depan akan digunakan untuk drilling and oilfield services sebesar Rp 300,5 miliar dan geoscience services sebesar Rp 200,3 miliar. Kemudian, untuk subsidiaries Rp 73 miliar, dan land and building senilai Rp 66 miliar.

Perseroan mengalokasikan dana lebih besar untuk oilfield & drilling tahun depan, karena keyakinan akan mendapat peluang kontrak yang besar di jasa tersebut. Harga minyak yang rendah dan permintaan minyak dunia yang turun, membuat perusahaan migas mengurangi bahkan menghentikan produksinya. Di sisi lain, perusahaan migas akan lebih fokus untuk mencari cadangan migas baru.

Rizal mengklaim, perusahaannya merupakan yang terkuat dalam fase mempertahankan laju produksi migas. Makanya dia yakin perusahaannya akan paling banyak dipilih perusahaan minyak dan gas sebagai partner, terutama ketika harga minyak turun.

Dia juga yakin tahun depan, perseroan akan mendapat tambahan kontrak baru senilai US$ 45 juta dari tahun lalu. Adapun total kontrak yang didapat tahun ini mencapai US$ 470 juta, dengan rincian US$ 367 juta untuk Oilfield & Drilling dan US$ 103 untuk seismik.

Hingga sembilan bulan tahun ini, Elnusa mencatatkan pendapatan sebesar Rp 3.01 miliar, naik 3 persen dari tahun lalu Rp 2.921 miliar. Sedangkan gross profit tercatat naik 2 persen, menjadi Rp 475 miliar dari 416 miliar di periode yang sama 2013. Untuk keseluruhan tahun, ia yakin pendapatan akan mencapai Rp 4.170 miliar hingga Rp 4.195 miliar. Dan gross profit, Rp 739 miliar sampai Rp 769 miliar.

Sumber : Harga Minyak Turun, Elnusa Optimistis Pendapatan 2015 Tumbuh 8 Persen

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Proyek Infrastruktur Prioritas Digarap Mulai Tahun Depan

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Kontrak 32 Blok Migas Akan Selesai

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Infografik : Empat Celah Mafia Migas

Empat Celah Mafia Migas

KATADATA - Langkah Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk membenahi bisnis migas di Tanah Air terus berlanjut. Pekan ini, misalnya, Tim bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral), perusahaan yang kerap dituding sebagai tempat bermainnya para mafia migas.

Salah satu tujuan pembenahan bisnis migas memang untuk menekan dan mempersempit ruang gerak mafia migas. Jalur produksi dan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang panjang dan tidak transparan memang menjadi celah bagi bercokolnya para pemburu rente migas.

Kegiatan mafia menyempal dalam rangkaian kegiatan industri migas mulai dari hulu hingga hilir. Di jalur distribusi, mafia mengambil keuntungan lewat penyelundupan. Di level kebijakan, mereka melekat ke para pejabat atau politisi pengambil keputusan. Terhambatnya pembangunan kilang minyak di Indonesia, misalnya, juga disebut-sebut berkat bisikan mafia migas. Kegiatan mafia juga diduga sampai pada permainan alokasi dan harga subsidi.

Tak heran bila sebulan setelah pelantikannya, Presiden Joko membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk membereskan sistem binis migas nasional. Menteri ESDM Sudirman Said meyakini bahwa mafia ini bekerja memanfaatkan kelemahan sistem. Maka untuk melemahkannya, harus dilawan dengan membangun sistem yang kuat.

Empat Celah Mafia Migas

Sumber : Infografik : Empat Celah Mafia Migas

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Rupiah Melemah Inflasi Tahun Ini Bisa Mencapai 8 Persen

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Lelang Lima Jabatan Eselon I Kementerian ESDM Resmi Dibuka

kementerian esdm

KATADATA – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan tingkat eselon satu di lingkungan kementerian tersebut. Pendaftaran seleksi telah dibuka sejak 18 Desember 2014 hingga 7 Januari, melalui situs kementerian ESDM.

Lima jabatan yang akan dilelang adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Mineral dan Batubara, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM (18/12), lelang jabatan ini terbuka bagi professional yang berlatar pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS. Syarat utama bagi para pendaftar adalah berstatus warga negara Indonesia.

Profesional non-PNS diberi kesempatan untuk mendaftar pada posisi Dirjen Migas dan Dirjen Ketenagalistrikan. Sementara tiga jabatan lainnya harus diisi oleh PNS.

Persyaratan bagi PNS, yakni minimal menduduki pangkat Pembina utama muda dan masih menduduki jabatan eselon I. PNS yang pernah menduduki jabatan eselon II selama dua tahun pun boleh mendaftar, tapi dengan kompetensi terkait dengan jabatan yang diisi.

Sementara persyaratan bagi professional non-PNS, minimal pernah menduduki jabatan atau tanggung jawab setara eselon II selama dua tahun. Batasan usianya tidak lebih dari 58 tahun pada akhir Januari 2015.

Sumber : Lelang Lima Jabatan Eselon I Kementerian ESDM Resmi Dibuka

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

China Merchant Siapkan Investasi Besar untuk Proyek Tol Laut

Bursa Minta Emiten Batasi Utang dalam Dolar AS

Hadapi Pelemahan Rupiah, BI Minta Pemerintah Disiplin Jaga Fiskal

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty

Katadata

KATADATA – Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri.

Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selema ini parkir di perbankan negara lain.

Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di jakarta, Kamis (18/12).

Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi.

“Ini harus dibicarakan di sidang kabinet, kepolisian, dan penegak hukum,” kata dia.

Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.

“Menurut kacamata saya, pajak merupakan instumen untuk berdikari. Banyak potensi yang masih bisa digali. Kalau tax ratio 16 persen saja, itu luar biasa, nggak harus utang ke luar negeri,” tutur dia.

Sumber : Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

BPH Migas Usulkan Besaran Subsidi Tetap Rp 1.500 – Rp 2.000 per Liter

Rupiah Sentuh Titik Terendah Sejak Krisis 1998

Bank Indonesia Tidak Akan Mengikuti Langkah Rusia Menaikkan Suku Bunga

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Kementerian Keuangan Tolak Rencana Penjualan Gedung BUMN

BUMN KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA – Kementerian Keuangan menolak rencana penjualan gedung kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Optimalisasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan gedung secara bersama-sama dengan kementerian/ lembaga (K/L) lain.

“Saya tidak setuju,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto di Jakarta, Kamis (18/12).

Menurut dia masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk optimalisasi aset negara selain jual aset. Lebih baik, gedung tersebut dialihstatuskan ke kementerian lain atau dipakai secara bersama-sama.

“Di tempat saya banyak permohonan-permohonan dari kementerian/ lembaga yang perlu gedung,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan rencananya untuk menjual gedung Kementerian BUMN, untuk tujuan efisiensi biaya operasional. Dia berpendapat gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya mempunyai 250 pegawai.

Dia menilai gedung yang memiliki 21 lantai tersebut memerlukan banyak daya listrik untuk pengatur suhu. Apalagi, gedung ini menggunakan sistem pendingin udara terpusat, yang akan mendinginkan seluruh ruangan. Padahal tidak semua ruangan di gedung tersebut terpakai.

“Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup sehingga ya dijual saja kalau gitu,” ujar Rini. Setelah gedungnya terjual, Kementerian BUMN akan menyewa gedung yang relatif kecil sebagai kantor.

Rencana Rini tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Namun, menurutnya hal itu masih sebatas wacana. Pemerintah masih harus mengkaji perlu atau tidaknya penjualan gedung tersebut. 

Sumber : Kementerian Keuangan Tolak Rencana Penjualan Gedung BUMN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Ada Persoalan Fundamental dan Psikologis yang Bikin Rupiah Melemah

Reformasi Kelembagaan Atau Mengejar Target Penerimaan

Perusahaan Korea Siap Investasi Rp 300 Triliun

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Pansel Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kandidat Dirjen Pajak dari BIN

Katadata

KATADATA – Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan masih menunggu hasil pemerikasaan rekam jejak kandidat Direktur Jenderal Pajak dari Badan Intelijen Negara (BIN). Rencananya Pansel akan langsung mengumumkannya setelah menerima hasil laporan tersebut.

“Kami akan umumkan hari ini, setelah laporan dari BIN masuk,” ujar Ketua Pansel, yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo disela-sela acara Kongres XII Ikatan Akutansi Indonesia (IAI), di Jakarta, Kamis (18/12).

Dia mengatakan hasil pemeriksaan dari BIN sangat dibutuhkan, agar Pansel bisa mendapatkan calon Dirjen Pajak yang berintegritas. Bahkan, laporan dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dinilai belum cukup untuk melengkapi dokumen penilaian para calon Dirjen Pajak.

Kemampuan memimpin saja tak cukup untuk meningkatkan penerimaan negara. Mardiasmo berharap, dari hasil seleksi ini bisa didapat pemimpin pajak yang berkemampuan dalam perpajakan dan berintegritas. Sebab, dirjen pajak juga harus tegas dan berani melawan mafia pajak.

Peserta yang akan lolos dari seleksi ini merupakan peserta yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk. “Tidak ada catatan dari KPK, PPATK dan BIN,” ujarnya.

Menurut Mardiasmo, setelah hasil pemeriksaan ini akan peserta seleksi dirjen pajak akan tersaring menjadi lima, dari 11 kandidat yang ada saat ini. Seleksi selanjutnya adalah wawancara oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 19-23 Desember. Hasilnya kemudian diajukan ke Presiden Joko Widodo. 

Sebelas calon yang ada saat ini, sebelumnya telah melewati proses administrasi, uji kelayakan publik dan rekam jejak, penulisan makalah, tes kesehatan, serta assessment center oleh Dimensi Daya Indonesia (DDI). Pekan lalu, para kandidat telah melakukan wawancara dengan tujuh panelis, yang diantaranya terdapat mantan Menteri Keuangan dan mantan Gubernur Indonesia.

Sumber : Pansel Akan Umumkan Hasil Pemeriksaan Kandidat Dirjen Pajak dari BIN

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Kemenperin lepas 436 Izin Usaha ke BKPM

Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Rp 69 Triliun

Menjaga Pelemahan Rupiah, BI Mengaku Telah Intervensi Pasar

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Faisal Akui Keberadaan Petral Masih Penting

Faisal Basri                 KATADATA|Agung Samosir

KATADATA – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri mengaku baru mengetahui  PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) juga berperan sebagai agen penjualan minyak. Selama ini Petral tidak hanya melakukan jual beli minyak dengan PT Pertamina (Persero), melainkan ke perusahaan minyak di negara lainnya.

“Ternyata petral jadi trading agent, yaitu dia membeli dari NOC (National Oil Company) satu lalu jual ke NOC lainnya. Misalnya Petral beli dari NOC Vietnam, dijual lagi ke Laos, tidak hanya ke Pertamina. Itu kan bagus,” katanya.

Dia juga baru mengetahui kalau selama ini Petral mengolah bensin RON 92 menjadi RON 88, salah satunya untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi Indonesia. Itu dilakukan Petral dengan menyewa fasilitas pengolahan di Singapura.

Faisal mengakui bahwa keberadaan Petral di Singapura masih diperlukan sebagai perusahaan trading Indonesia. Banyak perusahaan perdagangan minyak mentah dan BBM di negara tersebut, sehingga akan lebih mudah bagi Petral untuk bisa membeli minyak kebutuhan Indonesia.

Informasi yang dia dapat dari Petral, bisnis perdagangan minyak di luar Pertamina ini baru mencapai 11 persen dari seluruh kegiatan Petral. Makanya, kata Faisal, posisi Petral sangat strategis untuk ekspansi bisnis hulu migas Pertamina. Tugas Pertamina untuk mendapatkan minyak akan lebih cepat dan efisien dengan adanya Petral.

Meski demikian, Faisal tetap ingin anak perusahaan Pertamina ini lebih transparan. Dia meminta Petral menyerahkan data siapa saja pemenang tender. Data yang diminta barisi informasi dari mana minyak yang di dapat Petral selama ini. “Kami minta datanya berapa NOC yang langsung dari Petral berapa yang lewat trader,” ujarnya.

Agung Wicaksono, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas berharap pihaknya dapat mengetahui siapa saja yang berada di balik pemenang tender minyak yang selama ini dilakukan Petral. Ini dilakukan untuk bisa mengungkap adanya mafia di balik tender minyak. “Kami bicara bagaimana lelang dilakukan, bagaimana pemenang lelangnya,” kata Agung.

Ternyata informasi tersebut sulit didapat, karena Petral mengaku tidak mengetahuinya. Menurut Agung, Petral hanya mengetahui pemilik perusahaan pemenang lelang hanya sampai dua tingkatan. Sementara untuk mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam praktik mafia migas ini, harus mengetahui pemilik perusahaan yang paling akhirnya.

“Harusnya lebih dalam lagi kalau dua tiga tingkatan itu cuma air dangkal. Sampai langit ke tujuh lah supaya tahu ujung pemilik perusahaan ini siapa,” ujarnya.

Sumber : Faisal Akui Keberadaan Petral Masih Penting

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Menjaga Pelemahan Rupiah, BI Mengaku Telah Intervensi Pasar

Kemendag Cabut Izin 24 Importir Ponsel

Pertamina-Petrochina Optimistis Produksi Blok Cepu Meningkat

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata

Impor Premium Setahun, Bisa untuk Bangun Satu Kilang

Katadata

KATADATA – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi terus mendorong agar pemerintah membangun kilang minyak. Selama ini biaya impor BBM bersubsidi jenis premium dalam satu tahun, nilainya sama dengan investasi membangun satu kilang.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Agung Wicaksono mengatakan pembangunan kilang jauh lebih efektif dan efisien daripada harus mengimpor minyak. Dalam satu tahun PT Pertamina Energi Trading Ltd (Petral) mengeluarkan uang untuk impor sebesar US$ 13 Miliar. Padahal, untuk membangun kilang kapasitas 300.000 barel per hari juga dibutuhkan dana sebesar US$ 13 Miliar.

“Jadi impor satu tahun itu bisa bangun kilang (yang bisa berproduksi hingga) 80 tahun (asumsi Plaju). Jadi penyakitnya itu ada di impor  yang terlalu besar ini,” katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (17/12).

Dia berharap impor BBM ini bisa ditangani dan dananya bisa dialihkan untuk pembangunan kilang. Pembangunan kilang ini penting untuk ketahanan energi di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan cadangan BBM paling rendah. Cadangan BBM Indonesia hanya mampu mencukupi kebutuhan selama 18 hari. Padahal di ASEAN, Vietnam memiliki stok BBM selama 67 hari, Thailand 36 hari, Singapura 90 hari, dan Filipina sebanyak 22 hari. Kemudian Myanmar selama 91 hari, Laos selama 45 hari, dan Kamboja memiliki stok BBM 30 hari.

Menurut Agung, mendorong pembangunan kilang ini tidaklah mudah. Masalahnya selama ini harga BBM dari kilang dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan BBM impor. Perbandingan harganya bisa sampai enam kali lipat, tergantung jenis kilang. Menurut Agung, ini merupakan penyakit yang harus disembuhkan, mengingat banyak lebih baik impor daripada memproduksi BBM di sendiri.

“Tapi soal energi bukan hanya itung-itungan harga. Itu kilang harus dibenahi,” ujarnya.

Darmawan Prasodjo, yang juga anggota Reformasi Tata Kelola Migas mengatakan produktivitas kilang dalam negeri terus berkurang, sedangkan ongkosnya terus bertambah. Makanya biaya produksi BBM di kilang dalam negeri menjadi lebih tinggi. “Sehingga biaya per barel pengolahannya jadi mahal,” ujarnya.

Sementara Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir menyebut tingginya ongkos pengolahan, karena kilang yang dimiliki Indonesia sudah tua. “Kilang Pertamina ini ada yang dibangun tahun 1930 dan yang 1948, yang mengolah minyak mentah Indonesia yang sebagian besar jenis light sweet. sehingga harganya juga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Sumber : Impor Premium Setahun, Bisa untuk Bangun Satu Kilang

Berita lainnya dari KATADATA.CO.ID :

Pelemahan Rupiah Hanya Berlangsung Sementara

Rupiah Cenderung Stabil Setelah Tiga Hari Bergejolak

Bursa Minta Emiten Batasi Utang dalam Dolar AS

Katadata on Facebook | Twitter | Google +

via Katadata